Lingkaranberita.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengambil langkah tegas dengan memperketat efisiensi penggunaan alokasi anggaran daerah pada Perubahan APBD 2026.
Upaya antisipatif ini diambil guna membendung potensi krisis fiskal sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi lokal di tengah ketergantungan transfer dana dari Pemerintah Pusat yang masih sangat dominan.
Berdasarkan struktur Perubahan APBD 2026, Kabupaten PPU menargetkan total pendapatan daerah sebesar Rp1,99 triliun. Postur anggaran tersebut menunjukkan porsi pendapatan transfer dari pusat masih menjadi tulang punggung utama dengan nilai mencapai Rp1,7 triliun. Angka ini berbanding jauh dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat sebesar Rp210 miliar serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp23 miliar.
Melihat porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat yang sangat menentukan, Bupati PPU, Mudyat Noor menekankan pentingnya kecermatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola belanja. Pihaknya kini menantikan kepastian pencairan transfer DBH yang ditargetkan rampung pada Oktober ini guna menjaga daya tahan anggaran.
“Kita berharap alokasi transfer DBH dari pusat bisa terealisasi penuh tanpa kendala. Ini kunci agar APBD kita tidak mengalami zero defisit atau krisis anggaran, mengingat tantangan ekonomi pada tahun 2027 mendatang diprediksi akan semakin berat,” ungkap Mudyat, Kamis (1/10/2026).
Menghadapi ruang gerak anggaran yang makin menyempit, strategi pergeseran alokasi kini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan prioritas. Dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp1,98 triliun, Pemkab PPU memprioritaskan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) seperti sektor pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban belanja pegawai untuk menjamin kelancaran pelayanan publik.
Selain itu, sisa alokasi difokuskan secara proporsional melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), pembenahan pariwisata, hingga penguatan sektor produktif seperti pertanian, kelautan, dan perikanan yang dinilai potensial memutar roda ekonomi kerakyatan.
“Arah anggaran prioritas kita sangat jelas. Selain kewajiban rutin dan mandatory spending, anggaran ini dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat di tengah tekanan yang ada,” tutup Mudyat. (Adv/dir)