Lingkaranberita.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memutar otak untuk menjaga keberlanjutan program pemulihan ekosistem bawah laut di kawasan Pulau Gusung. Menyadari bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup kuat untuk menopang seluruh pembiayaan konservasi terumbu karang secara berkesinambungan, Pemkab PPU kini secara aktif membidik dukungan pendanaan dari pihak korporasi swasta serta lembaga donor eksternal.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, menegaskan bahwa upaya penanganan dan pemulihan ekosistem pesisir memerlukan alokasi dana serta sumber daya manusia yang tergolong sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memilih menerapkan skema kolaborasi lintas sektor agar seluruh program pemulihan lingkungan yang telah direncanakan tidak mandek atau terhenti di tengah jalan akibat kendala keterbatasan anggaran.
“Kita coba gali bantuan dari pihak lainnya setelah apa yang direncanakan ini berjalan. Nanti kita lihat progres dan kebutuhan riil di lapangan seperti apa,” kata Nicko, Kamis (17/9/2026).
Nicko menilai, keterlibatan aktif dari sektor akademisi dan elemen masyarakat sipil dapat menjadi pemicu penting bagi korporasi-korporasi besar yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur. Pemkab PPU berharap sektor swasta tergerak untuk mengalirkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka secara terarah ke sektor konservasi bahari PPU.
“Saat ini, dukungan awal telah bergulir melalui hibah dari yayasan kepada kelompok masyarakat lokal,” sebutnya.
Langkah taktis ini dipandang sebagai solusi realistis di tengah padatnya prioritas belanja daerah PPU. Melalui pendekatan kemitraan strategis, Pemkab PPU ingin memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi terumbu karang di Pulau Gusung tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas.
“Melainkan memiliki jaminan keberlanjutan pendanaan jangka panjang yang melibatkan peran aktif dunia usaha,” tutup Nicko.