Lingkaranberita.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mengimplementasikan strategi baru dalam penguatan pemerintahan desa melalui pemetaan data yang akurat sebagai fondasi layanan publik. Strategi ini dikemas dalam kerangka kerja inovatif yang dinamakan Desa Presisi, sebuah pendekatan tata kelola berbasis data mikro yang dirancang untuk memastikan pelayanan publik lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kerja Sama, Nicko Herlambang, pendekatan ini bukan semata soal teknologi, tetapi bagaimana desa mampu membaca kebutuhan masyarakat dari data lapangan yang terverifikasi dan aktual. “Kita ingin memastikan bahwa keputusan pembangunan desa tidak lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data yang konkret dan partisipatif,” ujar Nicko dalam rapat koordinasi pemerintahan di ruang rapat Bupati PPU.
Membangun Desa dari Realitas, Bukan Perkiraan
Dalam kerangka Desa Presisi, pemerintah desa didorong untuk melakukan pemetaan sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara digital menggunakan perangkat sederhana berbasis GIS dan input warga. Dengan data tersebut, desa dapat mengidentifikasi prioritas nyata warganya: dari sanitasi buruk, rumah tidak layak huni, sampai anak putus sekolah.
“Misalnya, kita bisa tahu bahwa RT 5 di Desa A memiliki 12 kepala keluarga yang tidak punya akses air bersih. Maka, intervensinya jelas dan tidak asal,” tambah Nicko.
Desa sebagai Pusat Data, Bukan Sekadar Objek Pembangunan
Program ini mendorong perubahan peran desa dari penerima kebijakan menjadi produsen data yang aktif. Desa tidak lagi menunggu intervensi dari atas, melainkan menawarkan data kepada pemerintah kabupaten untuk dijadikan dasar perencanaan.
Dengan semangat kolaboratif, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta juga dilibatkan untuk membantu desa mengelola dan memanfaatkan data secara etis dan strategis. “Kami ingin mendorong desa-desa jadi laboratorium inovasi yang mampu memetakan dan memecahkan masalahnya sendiri,” ujar Nicko.
Mewujudkan Pelayanan yang Inklusif dan Digital
Selain memetakan masalah, konsep Desa Presisi juga fokus pada pelayanan berbasis teknologi. Aplikasi digital dan dashboard data akan dikembangkan untuk mempermudah akses layanan publik, mulai dari pencetakan dokumen kependudukan hingga pelaporan pengaduan warga secara daring.
Langkah ini akan diikuti dengan pelatihan aparatur desa agar mereka tidak hanya ‘melek teknologi’, tetapi juga mampu mengelola dan membaca data sebagai alat advokasi warga.
Evaluasi Berkala dan Penguatan Komitmen
Desa Presisi tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengukur dampaknya terhadap pengambilan keputusan desa. Pemerintah kabupaten akan memberikan dukungan teknis, sekaligus mengukur sejauh mana desa mampu menerapkan prinsip akurasi, kolaborasi, dan inovasi secara konsisten.
“Target kami bukan sekadar data digital, tapi pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan menjangkau yang paling membutuhkan,” tegas Nicko.
Menuju Pemerintahan Desa yang Lebih Cerdas
Dengan penerapan Desa Presisi, Kabupaten Penajam Paser Utara berharap dapat menjadi pionir dalam tata kelola desa berbasis data di Indonesia. Melalui pendekatan ini, desa tidak hanya menjadi bagian dari sistem birokrasi, tetapi justru menjadi titik awal perubahan – tempat di mana pelayanan publik dimulai dan masyarakat menjadi subjek utama pembangunan.(adv/kominfoppu)