Lingkaranberita.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menggeser paradigma pelayanan publik dari sekadar rutinitas administratif menjadi pendekatan yang lebih etis, profesional, dan berorientasi pada empati warga. Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menekankan bahwa nilai-nilai etika kerja seperti ketepatan waktu, tanggung jawab, dan konsistensi menjadi modal utama dalam menciptakan pemerintahan yang dapat dipercaya.
Abdul Waris menyatakan bahwa saat ini masyarakat tidak lagi menuntut kehadiran pemerintah hanya secara formal, tetapi mengharapkan pelayanan yang tanggap, cepat, dan berempati. “Kita harus mulai melihat kedisiplinan bukan sekadar soal hadir pukul tujuh pagi, tapi bagaimana kita menghargai waktu dan kebutuhan warga sebagai bentuk integritas,” ujarnya di hadapan para camat, kepala desa, dan lurah.
Etos Kerja: Fondasi Pemerintahan yang Peduli
Menurut Wakil Bupati, tantangan pelayanan publik saat ini tidak hanya terletak pada sistem, tetapi pada budaya kerja aparatur negara itu sendiri. Ia menyoroti bahwa perilaku lamban, birokratis, dan tidak konsisten telah lama menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah yang telat memberi layanan sama dengan menunda solusi bagi warga. Kita perlu mempercepat langkah, bukan hanya mengejar target, tapi juga menjaga kepercayaan,” tambahnya.
Dari Teguran hingga Transformasi Budaya Kerja
Pemerintah Kabupaten PPU, kata Waris, tengah menyusun pendekatan yang lebih terstruktur dalam memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), termasuk:
- Reformulasi Penilaian Kinerja
Tidak hanya menilai kehadiran, tetapi juga kecepatan, kualitas respons, dan kepedulian terhadap masalah warga. - Penghargaan Berbasis Perilaku Positif
Pegawai yang menunjukkan etika kerja dan pelayanan empatik akan diangkat sebagai teladan dan diberikan penghargaan. - Integrasi Teknologi Pemantauan Kinerja
Absensi digital dikembangkan menjadi sistem pelaporan aktivitas harian yang memotret produktivitas riil, bukan hanya kehadiran fisik. - Forum Refleksi Etika ASN
Tiap bulan akan digelar forum internal di setiap kecamatan untuk merefleksikan nilai-nilai pelayanan publik dan membangun kesadaran kolektif.
Membangun Pelayanan yang Manusiawi
Waris menekankan bahwa ke depan, fokus birokrasi PPU adalah membangun “pelayanan yang manusiawi”. Ini berarti warga tidak sekadar menerima surat atau dokumen, tetapi juga merasa dihormati, didengar, dan dilayani dengan tulus.
“Kalau warga datang ke kantor desa, lalu kita masih sarapan, ngobrol, atau cuek, berarti kita gagal memahami makna pelayanan. Kita harus mulai dari hal kecil – menjawab salam, tersenyum, dan menyambut mereka tepat waktu,” tegasnya.
Harapan pada Generasi ASN Baru
Ia juga menyampaikan harapan agar generasi ASN muda di PPU dapat membawa semangat perubahan dan menjadi motor penggerak birokrasi modern yang bukan hanya digital, tapi juga bermoral.
“Kedisiplinan itu bukan tekanan, tapi tanggung jawab yang kita pikul sebagai pelayan rakyat. Mari mulai dari sikap, bukan hanya sistem,” tutup Waris.
Dengan transformasi etika kerja sebagai pusat perhatian, Pemerintah PPU berharap dapat membangun pelayanan publik yang tidak hanya efisien, tapi juga membumi dan berakar pada nilai kemanusiaan.(adv/kominfoppu)