Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Sulitnya mendapatkan pasokan air saat api mengamuk di lorong-lorong sempit permukiman padat menjadi catatan merah dalam penanganan bencana di Kutai Kartanegara (Kukar).
Untuk memutus rantai persoalan klasik ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengambil terobosan taktis.
Yakni, memfungsikan alokasi Dana Rukun Tetangga (RT) sebagai amunisi utama penyediaan infrastruktur pemadam kebakaran di tingkat lingkungan.
Solusi berbasis komunitas ini digulirkan usai Pemkab Kukar menggelar evaluasi komprehensif terhadap kesiapan alat penanggulangan bencana di kawasan berdensitas tinggi.
Dalam skenario darurat, ketersediaan titik pasokan air (water source) yang dekat dengan lokasi kejadian memegang peranan vital sebelum api menjalar luas dan melahap deretan rumah warga.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa pembenahan sistem pasokan air pemadam telah dibahas secara intensif bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kukar.
Sebagai komitmen nyata, Pemkab Kukar menjamin pagu anggaran untuk program dana RT pada tahun depan akan dipertahankan utuh tanpa ada pemotongan.
“Kami sempat diskusi juga dengan Kepala Damkar, terkait dengan kebutuhan akan air ini. Dan kita berada dalam komitmen bahwa dana RT itu tahun depan tidak kita kurangi,” ujar Aulia, Minggu (11/10/2026).
Aulia memaparkan, optimalisasi dana RT nantinya dialokasikan untuk membiayai sarana pendukung yang paling krusial bagi lingkungan setempat—mulai dari pembuatan bak penampungan air darurat, pembuatan hidran mandiri, hingga pengadaan alat pemadam portabel yang mudah dimobilisasi di gang kancil.
Langkah pra-bencana ini dirancang agar masyarakat setempat memiliki ketahanan mandiri saat menghadapi ancaman kebakaran.
Meski demikian, pemanfaatan anggaran tidak dipukul rata.
Pemkab Kukar menyerahkan pemetaan kebutuhan kepada masing-masing pengurus RT, mengingat tiap kawasan memiliki kondisi geografis, kerapatan bangunan, serta ketersediaan sumber air yang berbeda-beda.
“Nah, kebutuhan masing-masing RT tidaklah sama. Nanti kita akan lihat kalau seandainya bisa ditangani dengan dana RT, maka kita akan coba optimalkan pembiayaan kita di dana RT untuk mengatasi permasalahan seluruhnya,” tegas Aulia.
Melalui pemanfaatan dana RT yang lebih terarah dan fleksibel, Pemkab Kukar berharap fungsi anggaran di tingkat tapak tidak sebatas untuk kegiatan administratif lingkungan, melainkan menjelma menjadi benteng pertahanan pertama warga dalam menghadapi bencana kebakaran. (*adv/dir)