Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Menancapkan hidran di gang-gang sempit pemukiman padat sepintas terlihat sebagai cara paling ampuh memadamkan si jago merah.
Namun, realita di lapangan ternyata tak sesederhana memutar keran. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengungkap fakta teknis di balik minimnya titik hidran di kawasan rawan bencana: urat nadi pipa air yang ada ternyata kekecilan.
Musababnya ada pada spesifikasi jaringan distribusi air bersih milik Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam.
Selama ini, pipa-pipa yang menjangkau pemukiman padat warga hanya berdiameter 2,5 inci—cukup untuk memasok kebutuhan mandi dan cuci harian, tapi jauh dari kata memadai untuk menyemburkan debit air raksasa saat kebakaran melahap bangunan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyebut bahwa syarat mutlak berfungsinya sebuah hidran adalah keberadaan jaringan pipa utama berukuran minimal 4 hingga 6 inci.
Tanpa pipa sebesar itu, tekanan air akan tekor dan hidran tak lebih dari sekadar pajangan besi di tepi jalan.
“Sudah saya diskusikan dengan teman-teman di PDAM. Di lokasi padat, kapasitas pipa warga tidak mungkin dipasang hidran karena ukurannya cuma 2,5 inci. Untuk hidran, butuh pipa 4 sampai 6 inci agar daya tampung dan tekanannya kuat,” ungkap Sunggono, Sabtu (10/10/2026).
Menyadari kendala pipa tak bisa diubah dalam semalam, Pemkab Kukar memutar otak dan menyiapkan jurus alternatif.
Menggandeng PDAM dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pemerintah mematangkan skema pengadaan tandon air (water reservoir) mandiri di tengah-tengah lingkungan warga.
Gagasannya terbilang terobosan: Pemkab siap membeli sebagian lahan milik masyarakat setempat untuk disulap menjadi kolam penampungan air darurat.
Tempat ini nantinya menjadi ‘sumur buatan’ strategis yang saban waktu bisa diakses armada pemadam, terutama di lorong-lorong kancil yang mustahil diterobos mobil damkar ukuran besar.
Tak berhenti di situ, urusan perawatan fasilitas pun ikut dirombak. Belajar dari kasus hidran ‘mangkrak’ yang sering ditemui di banyak daerah, Pemkab Kukar menyiapkan metode pemantauan berbasis aktivitas harian.
Fasilitas hidran maupun penampungan air nantinya bakal difungsikan sebagai lokasi rutin petugas untuk mencuci selang pemadam.
Langkah sederhana ini ampuh memastikan valve dan pasokan air tetap prima tanpa perlu menunggu insiden kebakaran terjadi.
Sebagai langkah jangka panjang, Sunggono memerintahkan pemetaan ulang seluruh zona merah rawan kebakaran di Kukar.
Kawasan berdensitas tinggi dengan akses jalan terbatas akan diprioritaskan mendapat sentuhan rekayasa infrastruktur ini.
Dengan pendekatan baru ini, Kukar mulai menggeser pola penanganan musibah: tidak lagi sekadar berpacu dengan waktu saat api berkobar, melainkan mengepung risiko bencana sejak dari hulu.(adv/dir)