Lingkaranberita.com, PENAJAM– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus merumuskan formulasi strategis guna mengatasi kepadatan dan antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah setempat. Salah satu langkah konkret yang kini tengah dimatangkan adalah rencana penyediaan fasilitas pengisian BBM Non-Subsidi jalur khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin. Beliau menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi nyata antara Pemerintah Kabupaten PPU dan Perusahaan Daerah (Perumda) demi mengurai kemacetan sekaligus memastikan ketersediaan BBM yang lebih teratur bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin menjelaskan bahwa skema ini bukan sekadar wacana, melainkan telah masuk dalam tahap koordinasi dan pembahasan intensif bersama jajaran terkait untuk melahirkan solusi permanen.
“Bukan bahas yang sudah ada, tapi kita rapat bersama untuk mencarikan solusi. Kemungkinan besar Perumda itu bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten PPU untuk membuat SPBU khusus jalur PNS dengan bahan bakar non-subsidi. Tujuan utamanya adalah untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di SPBU umum,” ujar Waris, Jumat (26/9/2026).
Mengenai ketersediaan lahan, Dirinya meyakinkan bahwa persoalan lahan sama sekali tidak menjadi hambatan. Pemkab PPU bersama Perumda telah mengidentifikasi aset lahan strategis yang sangat memadai dan siap dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Lokasi yang disiapkan berada di kawasan berkembang yang sangat mudah diakses oleh para ASN, yakni di area pertigaan putaran Bundaran Korpri, Penajam. Lahan milik Pemerintah Daerah yang dikelola Perumda ini dinilai sangat ideal dari segi visibilitas, keterjangkauan, maupun kelancaran arus lalu lintas.
“Lahan tidak jadi masalah. Lahannya kan ada di belakang situ, aset milik Pemkab yang dikelola Perumda di area pertigaan yang ada putaran Bundaran Korpri. Lokasinya sangat strategis,” jelas Wabup PPU.
Terkait target pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten PPU optimistis bahwa fasilitas pengisian BBM Non-Subsidi khusus ASN ini sudah dapat beroperasi pada tahun depan.
Kehadiran fasilitas ini diharapkan tidak hanya memberi kenyamanan mobilitas bagi para pegawai pemerintahan dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tetapi juga berdampak langsung pada terurainya antrean di SPBU reguler. “Sehingga masyarakat umum dapat menikmati pelayanan BBM dengan lebih lancar dan nyaman,” tandas Waris. (Adv)