Lingkaranberita.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui wacana transisi ke kendaraan operasional yang ramah lingkungan.
Langkah menuju penggunaan kendaraan listrik bagi operasional dinas menjadi salah satu agenda strategis yang terus dikaji secara terukur. Kendati demikian, dalam jangka pendek, Pemkab PPU memilih untuk tidak tergesa-gesa dan lebih memprioritaskan tata kelola keuangan yang efektif serta berorientasi pada kebutuhan mendasar masyarakat.
Keterbatasan kondisi fiskal daerah dan penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam belanja modal maupun operasional.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Hadi Saputro, menyebut opsi pemanfaatan kendaraan listrik tetap berada dalam peta jalan kebijakan daerah. Hanya saja, penerapannya harus disesuaikan secara realistis dengan daya dukung anggaran yang ada saat ini.
“Untuk beralih ke kendaraan listrik atau moda transportasi yang lebih ramah lingkungan tentu ada dalam perencanaan kita. Namun, kita juga harus realistis melihat kondisi keuangan daerah yang terbatas. Pembatasan transfer ke daerah turut memengaruhi fleksibilitas belanja modal dan operasional kita,” ucapnya, Jumat (25/9/2026).
Hadi tidak menampik bahwa kendaraan listrik menawarkan keunggulan yang sangat menarik dari sisi efisiensi biaya operasional jangka panjang jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbasis bahan bakar minyak (BBM).
Namun, pengadaan armada baru tentu memerlukan investasi awal yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, ketimbang memaksakan belanja kendaraan baru di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab PPU memilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan armada dinas yang sudah tersedia.
“Langkah paling bijak saat ini adalah memaksimalkan armada yang ada terlebih dahulu. Pemkab PPU berkomitmen untuk mengendalikan belanja modal secara ketat dan proporsional, mengingat investasi awal untuk pengadaan kendaraan listrik memerlukan anggaran yang terbilang cukup tinggi,” tambahnya.
Menurutnya, setiap kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab PPU kini benar-benar mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, serta asas kemanfaatan. Pengadaan armada anyar berteknologi modern akan diprioritaskan secara bertahap seiring dengan meningkatnya kekuatan fiskal daerah di masa mendatang.
“Pada dasarnya kita tetap berpikir efektif dan efisien dalam mengelola belanja daerah. Jika kelak kapasitas fiskal PPU semakin menguat dan memungkinkan, transisi ke kendaraan listrik tentu menjadi pilihan yang sangat rasional untuk menekan biaya operasional operasional dalam jangka panjang,” pungkas Hadi.
Melalui pendekatan yang terukur ini, Pemkab PPU membuktikan komitmennya untuk tidak hanya responsif terhadap isu lingkungan, tetapi juga tetap menjaga akuntabilitas dan kesehatan postur APBD PPU. (adv)