Lingkaranberita.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan daerah yang ramah, aman, dan layak bagi anak. Langkah strategis ini diperkuat melalui pengukuhan jajaran pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten PPU periode 2026-2031 yang digelar secara daring via Zoom Meeting, Senin (14/9/2026).
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum APSAI Pusat, Wida Septarina, dari Jakarta. Momentum penting ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah PPU Tohar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Nicko Herlambang, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab PPU.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengapresiasi tinggi terbentuknya kepengurusan APSAI di Benuo Taka. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya ditakar dari laju pertumbuhan ekonomi, pembenahan infrastruktur, atau peningkatan nilai investasi belaka.
Lebih mendasar dari itu, tolok ukur utamanya adalah kemampuan daerah dalam menjamin anak-anak tumbuh sehat, aman, mengenyam pendidikan bermutu, serta memiliki kesempatan berkembang yang optimal.
“Selamat dan apresiasi atas terbentuknya APSAI Kabupaten Penajam Paser Utara. Dunia usaha bukan sekadar menjalankan kegiatan bisnis dan berkontribusi pada perekonomian daerah, melainkan juga mitra strategis pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak,” ucapnya.
Pemkab PPU mendorong seluruh pelaku usaha di PPU untuk menyatukan visi dan menghadirkan kebijakan internal yang berperspektif anak. Menurut Bupati, wujud kepedulian tersebut harus melampaui formalitas program Corporate Social Responsibility (CSR) dan mengakar menjadi budaya perusahaan.
“Prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti sebagai bagian dari CSR semata. Lebih jauh, prinsip tersebut harus menjadi bagian dari budaya dan tata kelola perusahaan, mulai dari penyediaan lingkungan kerja ramah keluarga hingga perlindungan bagi pekerja yang memiliki anak,” ujar Mudyat.
Dirinya juga berpesan agar pengurus APSAI PPU periode 2026-2031 segera mengidentifikasi kebutuhan spesifik anak-anak di PPU, lalu mengeksekusi program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung demi mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA).
Sementara itu, Ketua Umum APSAI Pusat, Wida Septarina, menilai kolaborasi antara Pemkab PPU dan sektor swasta melalui APSAI merupakan jembatan krusial. Sektor bisnis memiliki daya dukung modal, inovasi, dan jaringan yang sangat potensial untuk mengakselerasi pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.(adv)