Lingkaranberita.com, PENAJAM – Menghadapi potensi lonjakan populasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi seiring tingginya intensitas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemkab PPU secara masif memperjuangkan dua proyek infrastruktur vital, yakni pembangunan intake Sungai Riko dan jembatan baru, agar resmi masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027.
Proyek intake Sungai Riko diproyeksikan menjadi tulang punggung utama dalam menjamin keandalan serta keberlanjutan pasokan air bersih di PPU. Seiring penetapan PPU sebagai daerah penyangga utama IKN, ketersediaan air bersih berkualitas menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk menopang pemukiman baru, fasilitas publik, hingga kawasan industri yang terus berkembang.
Di saat yang sama, usulan pembangunan jembatan baru dihadirkan sebagai solusi strategis untuk mengurai potensi kemacetan dan meningkatkan interkoneksi antarwilayah. Keberadaan jembatan ini diyakini mampu efisiensi mobilitas warga, memangkas waktu tempuh, serta memicu laju roda perekonomian lokal agar tidak tertinggal dari pesatnya pembangunan di inti kawasan IKN.
Cara diplomasi dan akselerasi ini dibahas secara intensif dalam rapat koordinasi strategis antara Pemkab PPU dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia beserta instansi teknis terkait.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, menegaskan bahwa rapat ini merupakan komitmen berkelanjutan pasca-audiensi Bupati PPU dengan kementerian terkait.
“Ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan Bupati PPU. Yang kita bahas adalah bagaimana usulan-usulan dari daerah ini bisa diselaraskan dengan RKP dan usulan PSN untuk 2027, termasuk infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pengembangan kawasan strategis,” ucap Tohar, Senin (5/10/2026).
Guna memastikan usulan daerah tersebut memiliki payung hukum yang kuat dan siap dieksekusi oleh pemerintah pusat, Pemkab PPU saat ini fokus menyelesaikan penyelarasan tata ruang serta dokumen teknis pendukung.
“Harapannya, apa yang menjadi kebutuhan dasar daerah bisa mendapatkan ruang utama dalam perencanaan pembangunan nasional, sehingga percepatan di PPU dapat berjalan seiring dan seirama dengan pertumbuhan kawasan IKN,” tutup Tohar. (adv/dir)