Lingkaranberita.com, BALIKPAPAN – Kedudukan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) menempatkan kawasan ini pada posisi yang sangat krusial. Tidak hanya menjadi pilar kesiapan pembangunan fisik, PPU juga memegang peran strategis dalam merancang sistem pertahanan dan keamanan kawasan calon ibu kota negara tersebut.
Menyadari pentingnya hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU menegaskan bahwa pembangunan sistem pertahanan IKN harus dirancang secara holistik dan terintegrasi. Hal tersebut mencakup aspek kesesuaian tata ruang, infrastruktur pendukung, kepastian pertanahan, mitigasi bencana, hingga kesejahteraan masyarakat di daerah mitra.
Komitmen tersebut ditegaskan Pemkab PPU saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pengendalian Pembangunan Sistem Pertahanan IKN yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Blue Sky Hotel Balikpapan, Kamis (17/9/2026).
Pada agenda strategis ini, Sekda PPU, Tohar hadir memimpin jajaran Pemkab PPU bersama Asisten I, Asisten II, Staf Ahli Bupati, serta jajaran Kepala OPD terkait mulai dari Satpol PP, Kesbangpol, hingga Bapelitbang Kabupaten PPU.
Rakor yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polkam, Laksma TNI Rudi Haryanto, S.E., M.Tr.Opsla., menjadi wadah krusial yang mempertemukan Otorita IKN, pemerintah daerah, unsur TNI, dan para pemangku kepentingan untuk mematangkan sistem pertahanan negara menuju target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Sebagai daerah yang wilayah administrasinya beririsan langsung dengan IKN, Pemkab PPU menyampaikan sejumlah poin dan rekomendasi strategis. Tohar, menekankan pentingnya kepastian status lahan untuk menyokong penempatan fasilitas serta pangkalan pangkalan pertahanan TNI di masa mendatang.
Selain itu, seiring dengan hadirnya Bandara Internasional Nusantara, penyesuaian regulasi serta tata ruang wilayah pendukung juga menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diselaraskan.
“Untuk memperoleh kepastian lokasi yang statusnya clear and clean, termasuk untuk fasilitas yang sudah terbangun, tentu tidak mudah. Karena itu, persoalan pertanahan ini perlu menjadi perhatian dan segera dituntaskan,” ujar Tohar.
Dari segi logistik dan aksesibilitas, Pemkab PPU mendorong agar keberadaan Pelabuhan PPU dan jaringan jalan pendekatnya dimasukkan ke dalam skema pertahanan dan rantai pasok logistik IKN. Hal ini dinilai tidak hanya memperlancar mobilisasi pertahanan, tetapi juga menjadi engine of growth bagi perekonomian lokal.
Aspek mitigasi bencana juga tidak luput dari perhatian. Pemkab PPU mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap risiko banjir di musim hujan serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau agar tidak mengganggu operasional fasilitas strategis nasional di kawasan tersebut.
Salah satu poin paling krusial yang diangkat Pemkab PPU adalah keberlanjutan pasokan pangan dan dampak langsung pembangunan IKN bagi warga lokal. PPU memiliki potensi besar pada sektor pertanian lahan basah terutama di Kecamatan Babulu dengan luasan mencapai 8.500 – 8.600 hektare yang siap menjadi lumbung pangan bagi IKN. Namun, optimalisasi ini memerlukan sentuhan dukungan infrastruktur teknis seperti bendungan dan saluran irigasi yang memadai dari pemerintah pusat.
Tohar menegaskan, keberhasilan IKN harus dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat sekitar melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak.
“Masyarakat di akar rumput kerap bertanya, IKN hadir tetapi masyarakat dapat apa, bagi kami, ini bukan soal konsep bagi-bagi kepada individu, melainkan bagaimana program pembangunan yang masuk benar-benar menyentuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas,” pungkasnya.(adv)