Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Lampu kuning menyala terang di sektor kesehatan Kutai Kartanegara (Kukar).
Menyusul capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan per Triwulan III 2026 yang baru menyentuh angka 63,1 persen serta masih rendahnya sejumlah indikator imunisasi anak, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, langsung memimpin konsolidasi untuk membeberkan tiga langkah konkret demi menggenjot capaian pelayanan dasar kesehatan di wilayahnya.
Strategi taktis tersebut digulirkan Aulia saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar, Sabtu (30/10/2026).
Di hadapan jajaran Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas, Aulia menegaskan bahwa rendahnya angka SPM, terutama pada pelayanan usia produktif yang baru berada di angka 25,4 persen, harus menjadi peringatan keras bagi seluruh petugas di lapangan.
Menurutnya, layanan kesehatan tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus menyasar warga secara langsung.
“SPM ini bukan sekadar angka laporan. Ini nyawa. Ibu hamil, bayi, balita, penderita hipertensi dan diabetes itu ada orangnya di Kukar. Kalau capaian usia produktif baru 25,4%, berarti skrining kita belum jalan maksimal. Saya minta Kadis Kesehatan dan semua Kapus turun, jemput bola,” tegas Aulia.
Berdasarkan pemaparan Kepala Dinas Kesehatan Kukar Ismi Mufiddah, kendala besar saat ini memang bertumpu pada deteksi dini penyakit tidak menular bagi kelompok usia produktif serta akselerasi imunisasi dasar.
Dari total 30 indikator imunisasi, baru satu indikator yang masuk dalam kategori sangat baik, yakni HPV Rutin Kelas 5 sebesar 81,7 persen.
Sementara 15 indikator berada di kategori baik, 10 indikator memerlukan percepatan, dan empat indikator tercatat sangat butuh percepatan karena masih berada di bawah 30 persen, seperti DT Kelas 1 yang masih nol persen dan TD Kelas 2 sebesar 2,2 persen.
Merespons kondisi tersebut, Aulia merumuskan tiga langkah konkret yang wajib dijalankan oleh seluruh jajaran kesehatan daerah.
Pertama, Pemkab Kukar meminta fokus dialihkan sepenuhnya untuk membereskan sepuluh SPM yang belum mencapai target, terutama pelayanan usia produktif, ibu hamil, dan bayi baru lahir.
Kedua, seluruh program imunisasi dan pelayanan posyandu harus diintegrasikan secara menyeluruh tanpa ada lagiego sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
Ketiga, Aulia menginstruksikan pembenahan validasi data berbasis by name by address guna mengeliminasi pencatatan ganda dan memastikan data lebih akurat.
Melalui eksekusi tiga langkah terstruktur tersebut, Bupati Kukar menaruh harapan besar pada komitmen seluruh pimpinan Puskesmas dan tenaga kesehatan daerah.
Ia menargetkan percepatan capaian SPM Kesehatan Kukar dapat terpacu secara signifikan hingga menyentuh angka 100 persen pada akhir tahun 2026 sesuai dengan standar target nasional. (*adv/dir)