Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Kendala medan ekstrem dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memaksa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melayangkan permohonan dukungan ke tingkat pusat.
Lantaran sejumlah titik api berada di lokasi darat yang tak tersentuh armada darat, Pemkab Kukar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menerjunkan helikopter penyiram air dari udara (water bombing).
Langkah penanganan udara ini diambil menyusul adanya beberapa titik kebakaran yang membandel dan mustahil ditembus oleh peralatan teknis maupun personel pemadam di darat, salah satunya terdeteksi di kawasan Kecamatan Muara Kaman.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengemukakan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengoperasikan standar operasional prosedur penanganan cepat, yakni mematok target pemadaman maksimal 1×24 jam untuk seluruh titik api yang masih berada dalam jangkauan fisik petugas.
“Kita mengikuti saja apa yang direncanakan. Di Kutai Kartanegara sendiri, kita sudah punya program agar penanganan api tidak lebih dari 1×24 jam untuk titik-titik yang bisa kita jangkau,” tutur Aulia, Minggu (1/11/2026).
Kendati respons tim darat bergerak presisi, Aulia membeberkan fakta lapangan mengenai adanya wilayah terisolasi yang membutuhkan intervensi pemadaman skala besar.
Akses geografis yang rapat dan minimnya sumber air permukaan di lokasi kejadian menjadi faktor utama diajukannya bantuan ke BNPB.
“Memang kendala kita ada beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh peralatan dan sumber daya manusia. Contohnya yang terjadi di Muara Kaman. Karena itu, kami berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta helikopter atau melakukan pemadaman menggunakan sarana helikopter dengan penyiraman dari udara,” terangnya.
Di samping kendala titik ekstrem tersebut, Aulia menilai dinamika karhutla di Kukar sejauh ini relatif terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur.
Ia memberikan acungan jempol atas keandalan personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar yang terus berjibaku di garda terdepan.
“Kalau melihat Kalimantan Timur dibandingkan daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten Kukar, kita bisa mengelola kondisi ini dengan cukup baik. Kami sangat salut dengan perangkat kami, Damkar dan BPBD, yang sangat sigap dalam melakukan penanganan,” Puji Aulia.
Bupati Kukar menambahkan, jika wacana penetapan status karhutla sebagai bencana nasional terealisasi, pihaknya optimistis penanganan kebakaran di area-area terisolasi dapat digencarkan secara masif dan menyeluruh demi melindungi ekosistem serta permukiman warga.
“Memang di beberapa titik yang kami ketahui, penangannya membutuhkan upaya lebih. Mudah-mudahan, dengan proses penetapan sebagai bencana nasional, penanganannya bisa lebih masif lagi,” pungkasnya. (*adv/dir)