Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Kepastian peluncuran program fasilitas internet gratis bagi 3.212 Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Kutai Kartanegara kini berada di meja pimpinan daerah untuk menunggu persetujuan akhir.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar telah merampungkan pengusulan skema penyediaan perangkat internet beserta paket kuota tiga bulan tersebut sebagai opsi prioritas pemanfaatan dana Program RT-KU Terbaik tahun anggaran 2026.
Langkah pengusulan ini diambil setelah adanya penyesuaian alokasi anggaran Program RT-KU Terbaik menjadi Rp50 juta per RT dengan target eksekusi yang dimulai sejak Oktober 2026.
Mengingat sisa waktu pelaksanaan yang relatif singkat hingga penghujung tahun, pimpinan daerah perlu menetapkan kebijakan yang tepat agar alokasi dana dapat terserap cepat dan langsung memberi kemanfaatan bagi warga.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa usulan program internet gratis ini dirancang untuk menyelaraskan empat pilar petunjuk teknis (juknis) RT-KU Terbaik—yang meliputi ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur skala kecil, dan operasional RT—menjadi satu kegiatan serentak yang aplikatif.
“Kami mendorong adanya kegiatan yang nanti spesifik bisa dilaksanakan serentak, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat wilayah RT. Rencana kita, mudah-mudahan salah satunya akan kita dorong untuk mengadakan peralatan internet desa gratis,” ujar Arianto, Sabtu (17/10/2026).
Dalam skema pembiayaan yang disimulasikan DPMD, setiap lingkungan RT diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp12 juta.
Nilai alokasi tersebut dinilai efisien karena sudah mencakup pengadaan peranti keras (hardware) hingga pembiayaan operasional kuota internet selama tiga bulan berjalan.
“Di angka Rp12 juta itu semua perangkat bisa dibeli, sampai pembayaran kuota internetnya untuk tiga bulan, insyaallah bisa,” jelasnya.
Meski demikian, Arianto menggarisbawahi bahwa pihaknya belum mengetok palu atas eksekusi program ini di lapangan.
Tahapan simulasi anggaran dan mekanisme pengadaan masih terus dikaji mendalam untuk memastikan kesesuaian dengan janji kerja pimpinan daerah serta regulasi keuangan yang berlaku.
“Kalau misalnya nanti kita simulasikan, pimpinan setuju, kemudian juga itu kebutuhan yang memang sesuai janji Pak Bupati, sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat, insyaallah kita laksanakan,” pungkas Arianto.
Keputusan final dari pemerintah daerah nantinya akan menentukan skema penyaluran, mekanisme teknis pengadaan alat, serta waktu resmi pengaktifan layanan internet gratis di ribuan RT se-Kutai Kartanegara.(adv/dir)