Lingkaranberita.com, KALTIM – Rencana penutupan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak memiliki kebun sendiri mendapat penolakan dari petani sawit swadaya di Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut dinilai berisiko mengganggu rantai distribusi Tandan Buah Segar (TBS) sekaligus menekan perekonomian masyarakat di daerah penghasil sawit.
Petani sawit swadaya, Akhmad Indradi, menyebut konsep “PKS tanpa kebun” tidak tepat jika dijadikan dasar kebijakan. Menurutnya, operasional pabrik kelapa sawit pada praktiknya selalu bergantung pada pasokan bahan baku dari kebun, terutama milik petani rakyat.
“Istilah itu tidak relevan, karena PKS tidak mungkin berjalan tanpa pasokan TBS dari kebun, khususnya kebun swadaya,” ujarnya.
Indradi menjelaskan, hubungan antara PKS dan kebun rakyat membentuk ekosistem ekonomi yang saling menopang. Aktivitas tersebut tidak hanya mencerminkan mekanisme pasokan dan permintaan, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, perputaran ekonomi lokal, hingga penerimaan negara.
Ia menilai keberadaan PKS yang bermitra dengan petani justru memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, jika terdapat persoalan regulasi, pemerintah seharusnya mengedepankan pembinaan, bukan penutupan.
“Jika ada ketidaksesuaian aturan, solusinya harus konstruktif, bukan langkah yang justru merusak,” tegasnya.
Indradi mengingatkan, penutupan PKS berpotensi menimbulkan efek domino, mulai dari hilangnya pasar bagi TBS petani hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyediakan alternatif jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
“Kalau PKS ditutup, ke mana petani menjual hasil panennya?” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong penguatan kemitraan antara PKS dan petani sebagai solusi utama. Menurutnya, pola kemitraan tersebut telah diatur dalam berbagai regulasi dan seharusnya diperkuat oleh pemerintah.
Indradi juga menilai peran pemerintah semestinya sebagai fasilitator yang memastikan hubungan usaha berjalan adil dan berkelanjutan, bukan mengambil kebijakan yang berpotensi memutus rantai ekonomi rakyat.
Di sisi lain, ia menyoroti adanya dugaan kepentingan korporasi besar di balik wacana tersebut. Menurutnya, perusahaan yang menguasai pabrik sekaligus kebun dalam skala luas cenderung memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam menentukan harga TBS.
Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi merugikan petani swadaya karena harga jual kerap ditekan akibat dominasi pasokan dari perusahaan besar.
Sebagai solusi, Indradi mengusulkan peninjauan ulang aturan terkait kepemilikan kebun oleh PKS. Ia menilai kepemilikan kebun sebaiknya dibatasi, sehingga sebagian besar kebutuhan bahan baku tetap berasal dari petani rakyat.
“Industri sawit harus dibangun secara adil, tidak monopolistik, dan memberi ruang bagi petani untuk berkembang,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberpihakan terhadap petani swadaya menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional sekaligus memastikan pemerataan ekonomi di daerah.(setara/int)