Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Sebanyak 10.600 pencari kerja tercatat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Untuk menekan angka pengangguran tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar bersama kepolisian dan kalangan perusahaan menyiapkan program pelatihan yang terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha hingga penempatan kerja.
Upaya ini dijalankan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Program tersebut dirancang agar masyarakat yang belum bekerja tidak hanya mendapatkan peningkatan keterampilan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk diterima di perusahaan.
Plt Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menjelaskan Poliran dibangun melalui kolaborasi empat pihak, yakni pemerintah daerah, Polres Kukar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Menurutnya, keterlibatan perusahaan menjadi bagian penting karena pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia. Dukungan pembiayaan juga diharapkan dapat berasal dari APBD, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
“Pembiayaannya bisa bersumber dari APBD maupun CSR dan PPM perusahaan. Begitu juga penempatan tenaga kerja pascapelatihan, sehingga program ini benar-benar terhubung dengan kebutuhan perusahaan,” jelas Dendy dalam rapat koordinasi di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Rabu (18/11/2026).
Dendy mengungkapkan, angka sekitar 10.600 pencari kerja tersebut mengacu pada data layanan kartu pencari kerja atau kartu kuning di tingkat kecamatan dan kabupaten. Namun, pendataan belum sepenuhnya menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
Karena itu, sosialisasi akan diperluas dengan melibatkan Bhabinkamtibmas agar masyarakat yang belum bekerja dapat teridentifikasi lebih akurat. Pemerintah juga menetapkan sejumlah kelompok sebagai prioritas penerima manfaat, terutama warga yang benar-benar menganggur, masyarakat dalam kelompok DTKS Desil 1 hingga 5, serta penduduk yang tinggal di wilayah ring satu perusahaan.
Distransnaker selanjutnya akan mengacu pada perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau manpower planning perusahaan untuk 2027. Dengan mekanisme tersebut, jumlah peserta pelatihan dan jenis kompetensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan rekrutmen perusahaan.
Dendy mencontohkan, apabila perusahaan membutuhkan 300 pekerja, jumlah tersebut dapat menjadi acuan dalam menyiapkan peserta pelatihan. Harapannya, setelah menyelesaikan peningkatan kompetensi, peserta dapat langsung mengikuti proses penempatan kerja.
“Kalau memang kebutuhannya 300 tenaga kerja, maka 300 itu yang kita latih dan diharapkan bisa langsung ditindaklanjuti dengan penempatan kerja,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakapolres Kukar Kompol Izdiharuddin Faris Raharja Putra mengatakan kepolisian mengambil peran sebagai akselerator untuk mempercepat pelaksanaan Poliran. Polres Kukar akan membantu menghubungkan masyarakat pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.
Melalui program ini, masyarakat yang belum memiliki pekerjaan akan didata, direkrut, diberikan pelatihan, kemudian diarahkan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
“Tujuan Poliran ini mencari masyarakat Kukar yang belum mendapatkan pekerjaan, kemudian kita rekrut, kita latih, dan kita tempatkan di perusahaan yang membutuhkan,” ujarnya.
Pelaksanaan program juga akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa. Polsek bersama Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam proses pendataan, perekrutan, fasilitasi pelatihan hingga penempatan tenaga kerja.
Izdiharuddin menyebut penjajakan Poliran telah dilakukan sejak bulan sebelumnya. Sejumlah Polsek bahkan mulai menyalurkan tenaga kerja dengan jumlah bervariasi, mulai dua hingga 16 orang.
“Targetnya setiap minggu dan setiap bulan harus ada progres masyarakat yang bisa bekerja,” katanya.
Untuk memudahkan akses masyarakat, informasi mengenai program ini nantinya dapat diperoleh melalui website Siap Kerja milik Pemkab Kukar. Program Poliran diprioritaskan bagi warga lokal, sedangkan pencari kerja dari luar daerah tetap mengikuti mekanisme rekrutmen dan pelatihan secara mandiri melalui perusahaan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja lokal, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kukar. (*adv/dir)