Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Kehadiran perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pun mulai memperkuat penerapan aturan yang mewajibkan perusahaan mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kukar harus memenuhi ketentuan penyerapan minimal 85 persen pekerja lokal. Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah agar pertumbuhan investasi turut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Aulia, kewajiban tersebut telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kukar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya berkontribusi melalui aktivitas investasi, tetapi juga harus memberikan ruang bagi masyarakat daerah untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Ia mengatakan, perhatian terhadap penerapan regulasi tersebut semakin menguat setelah melihat sejumlah daerah mulai mendorong penegakan aturan serupa. Dari hasil penelusurannya terhadap produk hukum daerah, Kukar ternyata telah memiliki regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal.
“Saya kemarin baru mengulik-ulik karena melihat di beberapa daerah berupaya untuk menegakkan perda. Awalnya saya pikir di Kukar belum ada perda terkait kewajiban perusahaan menyerap tenaga kerja lokal, ternyata kita sudah memiliki perda tersebut,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Aulia menilai, penerapan aturan ini semakin penting seiring rencana masuk dan beroperasinya sejumlah perusahaan berskala besar di Kukar. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan memperoleh kesempatan untuk bekerja sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing.
“Di perda kita menyatakan bahwa 85 persen ketika sebuah perusahaan beroperasi di suatu tempat, maka 85 persen harus menyerap tenaga kerja lokal setempat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” jelasnya.
Namun, pemenuhan kuota tersebut juga harus diimbangi kesiapan tenaga kerja. Untuk itu, Aulia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kukar tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi, tetapi juga mempersiapkan masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Disnaker diarahkan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dan mendorong pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Dengan demikian, masyarakat lokal memiliki bekal yang memadai ketika perusahaan membuka kesempatan rekrutmen.
“Dinas Tenaga Kerja nanti akan mendorong teman-teman yang ada di sekitar perusahaan agar memiliki sumber daya atau kompetensi sesuai dengan yang diinginkan perusahaan,” ungkapnya.
Pemkab Kukar berharap kebijakan tersebut mampu memperkuat posisi masyarakat lokal di tengah perkembangan investasi daerah. Terutama generasi muda usia produktif yang membutuhkan kesempatan kerja dan peluang meningkatkan taraf hidup.
Aulia menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya menjalankan ketentuan dalam perda tersebut agar warga Kukar dapat menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan yang beroperasi di daerahnya.
“Kita akan berupaya menegakkan perda tersebut dan berharap anak-anak muda kita, utamanya yang berada di usia produktif, bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak mereka untuk bekerja di daerah tempat mereka berdomisili,” pungkasnya.(adv/dir)