• SUSUNAN REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL
No Result
View All Result
Lingkaran Berita
No Result
View All Result

Banyak Perusahaan Besar Masuk, Pemkab Kukar Tegakkan Aturan Wajib 85 Persen Pekerja Lokal

20/11/2026
in KUKAR
0

Ilustrasi tenaga kerja lokal.

530
VIEWS
Share on WhatsappShare on Facebook

Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Gelombang masuknya sejumlah perusahaan besar ke wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) mulai diantisipasi serius oleh pemerintah daerah melalui penegakan aturan ketenagakerjaan.

Related Posts

‎Investasi Masuk Kukar, Bupati Aulia Minta Perusahaan Serap 85 Persen Tenaga Kerja Lokal

Putra-putri Kukar Berpeluang Kuliah Kesehatan Lewat Beasiswa Tematik di IIK Bhakta Kediri

Bupati Aulia Rahman Basri Sebut Kebutuhan Jalan Mantap di Kukar Capai Rp8 Triliun

Siap Harumkan Nama Daerah, Duta Pelajar Taat Hukum Kukar Melaju ke Tingkat Provinsi Kaltim

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut wajib mengalokasikan minimal 85 persen kuota pegawainya bagi tenaga kerja lokal setempat.

Langkah tegas ini ditempuh untuk memastikan arus investasi yang mengalir deras ke Kukar tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik atau perputaran modal semata, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran serta peningkatan kesejahteraan warga di sekitar area operasional perusahaan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menekankan bahwa kebijakan kuota 85 persen pekerja lokal bukanlah sekadar imbauan moral, melainkan mandat regulasi yang sudah memiliki payung hukum jelas.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kukar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

Menurut Aulia, kesadaran untuk memperketat pengawasan perda ini muncul setelah ia mencermati dinamika di sejumlah daerah lain yang mulai gencar menegakkan aturan serupa.

Saat menelusuri kembali produk hukum yang dimiliki Pemkab Kukar, ia mendapati bahwa regulasi mengenai kewajiban penyerapan pekerja lokal sejatinya sudah disahkan dan siap dijalankan secara optimal.

“Saya kemarin baru mengulik-ulik karena melihat di beberapa daerah berupaya untuk menegakkan perda. Awalnya saya pikir di Kukar belum ada perda terkait kewajiban perusahaan menyerap tenaga kerja lokal, ternyata kita sudah memiliki perda tersebut,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).

Dengan dasar hukum yang sudah tersedia, pemkab kini memfokuskan perhatian pada implementasi di lapangan, terutama menjelang beroperasinya beberapa perusahaan berskala besar di Kukar.

Aulia mengingatkan pihak manajemen perusahaan agar memprioritaskan masyarakat lokal dalam proses rekrutmen, sembari tetap menyesuaikan kualifikasi dengan standar kompetensi yang dibutuhkan industri.

“Di perda kita menyatakan bahwa 85 persen ketika sebuah perusahaan beroperasi di suatu tempat, maka 85 persen harus menyerap tenaga kerja lokal setempat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” jelasnya.

Agar kebijakan kuota tersebut tidak terbentur kendala rendahnya kesiapan sumber daya manusia (SDM), Pemkab Kukar turut menyiapkan skema pendampingan dari sisi hulu.

Aulia telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kukar untuk bergerak aktif memetakan kebutuhan industri sekaligus membekali warga lokal dengan keterampilan yang relevan.

Melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan diharapkan mampu bersaing dan memenuhi kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh investor.

Sinergi antara ketegasan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM ini dinilai menjadi kunci agar peluang kerja tidak lepas ke tangan tenaga kerja dari luar daerah.

“Dinas Tenaga Kerja nanti akan mendorong teman-teman yang ada di sekitar perusahaan agar memiliki sumber daya atau kompetensi sesuai dengan yang diinginkan perusahaan,” ungkapnya.

Pada akhirnya, kebijakan ini diarahkan untuk melindungi hak-hak ekonomi generasi muda Kukar, khususnya kelompok usia produktif yang tengah mencari pekerjaan.

Pemkab Kukar menargetkan kehadiran perusahaan-perusahaan baru dapat menjadi ruang tumbuh bagi talenta lokal tanpa harus meninggalkan kampung halaman mereka.

“Kita akan berupaya menegakkan perda tersebut dan berharap anak-anak muda kita, utamanya yang berada di usia produktif, bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak mereka untuk bekerja di daerah tempat mereka berdomisili,” pungkasnya. (*)

*CAPTION: Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.

*DISKOMINFO 158*

Bupati Aulia Rahman Basri Pastikan 1.200 Anak di Kukar Tak Kehilangan Hak Pendidikan akibat Masalah Perwalian

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masa depan sekitar 1.200 anak di wilayahnya agar tidak kehilangan hak mengakses bangku pendidikan maupun layanan kesehatan akibat terkendala status perwalian.

Sebagai langkah nyata, Pemkab Kukar resmi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk menyelesaikan persoalan legalitas perwalian ribuan anak tersebut secara administratif dan hukum.

Persoalan ketiadaan wali sah secara administrasi dinilai bukan sekadar urusan pencatatan sipil belaka, melainkan pintu masuk bagi terpenuhinya hak-hak dasar generasi muda.

Tanpa penetapan wali yang jelas, anak-anak menghadapi jalan buntu saat mengurus Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang selama ini menjadi syarat mutlak untuk menikmati berbagai fasilitas publik dari pemerintah.

Aulia menyoroti bahwa kerentanan administrasi tersebut berdampak langsung pada terhambatnya akses anak terhadap program sekolah gratis serta jaminan pembiayaan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, intervensi lintas lembaga diperlukan agar ribuan anak yang tercatat dalam data sementara Pemkab Kukar segera memperoleh payung kepastian hukum.

“Ketika status kependudukannya tidak jelas, mereka tidak bisa mengakses hak-hak layanan dasar yang seharusnya didapatkan, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Aulia, Jumat (20/11/2026).

Untuk mengurai hambatan tersebut, Pemkab Kukar dan Kejari Kukar membangun sinergi kerja sama yang menginduk pada kesepakatan strategis antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi Kaltim bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota serta kejaksaan negeri se-Kaltim.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah berperan menyiapkan basis data anak yang membutuhkan penetapan wali, sementara pihak kejaksaan memberikan pendampingan hukum agar prosesnya berjalan sesuai koridor perundang-undangan.

“Kita melakukan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan Kejari Kukar. Payungnya adalah kerja sama antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejati Kaltim, perihalnya terkait dengan perwalian anak,” kata Aulia.

Mekanisme penyelesaian yang ditempuh dirancang hingga tuntas melalui jalur persidangan di Pengadilan Agama sampai terbitnya penetapan resmi.

Putusan hukum dari pengadilan inilah yang nantinya menjadi pegangan sah bagi anak-anak untuk menginduk kepada wali yang telah ditetapkan, sehingga penerbitan NIK dan dokumen kependudukan lainnya dapat segera diproses tanpa kendala regulasi.

Meski demikian, Aulia menekankan bahwa angka 1.200 anak yang dikantongi pemerintah daerah saat ini masih bersifat sementara dan belum dijadikan patokan final.

Pemkab Kukar akan menurunkan tim untuk melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh guna mencocokkan data administratif dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam proses validasi data tersebut, pemerintah daerah akan menggandeng perangkat wilayah hingga tingkat paling bawah, termasuk para pengurus Rukun Tetangga (RT).

Keterlibatan pengurus RT dinilai krusial untuk menelusuri latar belakang setiap anak, memastikan apakah mereka benar-benar tidak memiliki wali sah, atau belum tercatat karena ketiadaan orang tua maupun pihak keluarga yang dapat menjadi dasar pengurusan identitas kependudukan.

“Kita coba verifikasi faktual ke lapangan dengan melibatkan teman-teman RT untuk memastikan apakah benar sebanyak itu anak-anak kita yang belum mendapatkan status perwalian,” pungkasnya. (*adv/dir)

SendShare32

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular Posts

Terlaris di Balikpapan, Kursus Mengemudi di KAKA Driving Dijamin Pasti Bisa

by admin
09/11/2021
0
5.3k

Maksud Hati Merubah Nasib, Johanis Tinungki Pulang Tinggal Nama

by admin
22/08/2023
0
2.2k

Keluarga Sehat bersama Eco Enzyme

by admin
07/01/2023
0
2.1k

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
Hubungi Kami: admin@lingkaranberita.com

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.

No Result
View All Result
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.