Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Para pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mengincar bantuan pendidikan di tahun anggaran 2027 harus mencermati betul aturan main terbaru.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menetapkan syarat utama penerimaan Beasiswa Kukar Idaman 2027.
Calon penerima dipastikan bersih dari bantuan pendidikan lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP) maupun Gratispol Kalimantan Timur guna menghindari tumpang tindih anggaran.
Kebijakan verifikasi ketat ini diberlakukan seiring dengan dipastikannya alokasi dana Beasiswa Kukar Idaman 2027 oleh Pemkab Kukar.
Langkah pengetatan ini diambil agar distribusi dana daerah tepat sasaran serta tidak mengalir ganda kepada siswa yang sudah mendapatkan bantuan dari program pemerintah pusat maupun provinsi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, menegaskan bahwa seluruh calon penerima dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi wajib melewati penyaringan ketat.
Meski data seluruh peserta didik otomatis masuk dalam skema pendataan awal, kelolosan akhir tetap ditentukan oleh status penerimaan bantuan pendamping lainnya.
“Prinsipnya kita berdasarkan hasil seleksi resmi. Data siswa di tingkat SD semuanya memang kita masukkan ke dalam sistem, tetapi verifikasi tetap dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Apabila siswa bersangkutan tercatat sudah menerima PIP atau program Gratispol dari Pemprov Kaltim, maka secara otomatis bantuan dari Kukar Idaman tidak diproses untuk siswa tersebut,” ujar Heriansyah, Minggu (8/11/2026).
Guna menjaga integritas dan ketepatan proses seleksi, Disdikbud Kukar mengintegrasikan seluruh basis data peserta didik ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Melalui satu data Dapodik ini, tim verifikator dapat memilah dan mendeteksi rekam jejak bantuan yang pernah atau sedang diterima oleh masing-masing siswa secara akurat.
Pengalokasian kembali anggaran Beasiswa Kukar Idaman pada 2027 menjadi bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam merawat keberlanjutan sektor pendidikan.
Program ini sempat menyesuaikan skema penganggaran akibat dinamika kondisi fiskal daerah, namun kini dipastikan siap digelontorkan kembali untuk menyasar pelajar SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa perguruan tinggi.
Khusus untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah yang berada di bawah kewenangan langsung Disdikbud Kukar, dukungan pemerintah tidak berhenti pada beasiswa selektif semata.
Pemkab Kukar turut membebaskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di seluruh sekolah negeri untuk meredam beban finansial orang tua murid.
Berbeda dengan Beasiswa Kukar Idaman yang mewajibkan seleksi dan verifikasi ketat bebas bantuan ganda, Pemkab Kukar menerapkan kebijakan yang jauh berbeda untuk program bantuan seragam sekolah gratis.
Program seragam ini dialokasikan penuh bagi seluruh peserta didik baru di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, hingga SMP tanpa melihat latar belakang ekonomi.
Heriansyah menegaskan bahwa Disdikbud Kukar sengaja tidak menerapkan batasan berdasarkan desil ekonomi atau kategori keluarga miskin dan kaya.
Pemerintah daerah memandang bahwa seluruh anak baru yang mendaftar sekolah memiliki hak mutlak yang sama untuk memperoleh perlengkapan belajar.
“Kalau seragam gratis, syaratnya hanya satu: statusnya sebagai siswa baru. Mau anak dari keluarga mampu atau kurang mampu, semuanya berhak dapat. Kita tidak menerapkan batasan desil ekonomi karena seragam adalah hak dasar setiap peserta didik baru di Kukar,” jelasnya.
Skema penyaluran seragam gratis ini nantinya dieksekusi langsung melalui koperasi di setiap sekolah. (adc/dir*)