Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memastikan alokasi belanja pegawai tidak akan terganggu.
Pemkab Kukar resmi mengunci anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk menjamin pemenuhan hak finansial puluhan ribu aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah pengamanan anggaran belanja pegawai ini menjadi komitmen utama pemerintah daerah agar kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan optimal, meskipun kapasitas fiskal daerah diproyeksikan mengalami penyusutan signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa belanja pegawai merupakan komponen biaya tetap (fixed cost) dalam struktur APBD yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, fluktuasi postur APBD tidak akan memangkas alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kesejahteraan aparatur.
“Belanja pegawai itu masuk kategori fixed cost. Mau berapa pun nilai APBD kita, belanja pegawainya relatif tetap. Saat ini Kukar mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu ASN, baik yang berstatus PNS maupun PPPK,” ujar Aulia, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, kepastian alokasi Rp2,4 triliun tersebut merupakan bagian dari kebutuhan minimum fiskal.
Menjaga stabilitas dapur dan kesejahteraan 18 ribu ASN dinilai sebagai kunci utama untuk memastikan roda birokrasi serta pelayanan masyarakat di seluruh wilayah Kukar tetap beroperasi secara stabil.
Kebijakan mengunci belanja pegawai ini mengemuka di tengah kalkulasi baru terhadap proyeksi APBD Kukar 2027.
Berdasarkan hitungan Pemkab Kukar, postur anggaran tahun 2027 diproyeksikan berada di kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
Proyeksi tersebut mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan capaian APBD Kukar pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai catatan, APBD Kukar sempat menyentuh angka Rp11 triliun pada 2023, melonjak hingga Rp14 triliun pada 2024, dan berada di kisaran Rp12,5 triliun pada 2025.
Aulia menjelaskan, penyesuaian angka fiskal ini turut memengaruhi perancangan program pembangunan yang tertuang dalam visi-misi Kukar Idaman Terbaik.
Pada awal perumusan, perencanaan program disusun dengan mengacu pada tren APBD tiga tahun terakhir yang nilainya masih tergolong besar.
“Kukar Idaman Terbaik kita susun berdasarkan asumsi APBD tiga tahun terakhir sebelum visi dan misi disampaikan. Saat itu APBD kita sangat besar sehingga menjadi tolok ukur perencanaan. Namun saat ini kemampuan keuangan daerah mengalami penyesuaian hingga berada di kisaran Rp7,9 triliun dan diperkirakan kembali turun pada 2027,” ungkapnya.
Demi menjaga agar alokasi fixed cost sebesar Rp2,4 triliun untuk belanja pegawai dan program prioritas masyarakat tetap aman, Pemkab Kukar mengalihkan fokus penghematan pada komponen biaya dinamis.
Penyesuaian dilakukan secara ketat pada belanja operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti tagihan listrik, air, perjalanan dinas, hingga biaya makan dan minum.
Upaya rasionalisasi anggaran ini dipimpin langsung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di bawah komando Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono.
Hasilnya, belanja operasional yang sebelumnya memakan anggaran sekitar Rp1,1 triliun pada periode 2023–2025 berhasil dipangkas secara signifikan menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026.
“Teman-teman TAPD yang dipimpin Pak Sekda sudah berhasil merasionalkan belanja operasional kita. Dari sebelumnya sekitar Rp1,1 triliun, pada 2026 nantinya hanya sekitar Rp400 miliar. Artinya ada penghematan kurang lebih Rp700 miliar,” terang Aulia mengapresiasi kerja tim anggaran.
Peta kondisi fiskal yang menyusut memicu perubahan fokus manajemen anggaran di internal Pemkab Kukar.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya tantangan terbesar terletak pada upaya percepatan penyerapan anggaran yang melimpah, kini jajaran Pemkab Kukar dituntut lebih kreatif dalam menggali sumber penerimaan baru sekaligus efisien dalam membelanjakan daerah.
Aulia memungkas bahwa pemenuhan belanja pegawai dan biaya operasional minimum merupakan prasyarat awal sebelum pemerintah daerah mengeksekusi belanja pembangunan.
“Sekarang isu utama kita adalah bagaimana mencari pendapatan sebanyak-banyaknya dan bagaimana mengoptimalkan belanja sebaik-baiknya. Setelah kebutuhan dasar birokrasi terpenuhi, sisa anggaran yang ada akan kita maksimalkan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan bagi masyarakat,” tutupnya. (*adv/dir)