Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kepastian insentif bagi guru agama di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Penjelasan ini disampaikan menyusul tingginya perhatian para tenaga pendidik terhadap realisasi tunjangan kesejahteraan mereka menjelang akhir tahun.
Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, memaparkan bahwa terdapat dua perlakuan administratif yang berbeda untuk kedua kategori pendidik tersebut.
Bagi para guru honorer non-ASN yang bernaung langsung di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, pihak dinas memastikan proses administrasi pencairannya berjalan lancar dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Komitmen percepatan pencairan ini ditegaskan Pujianto sebagai wujud nyata perhatian Pemkab Kukar dalam menjaga motivasi dan meningkatkan taraf kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa di daerah.
“Yang jelas kalau untuk pencairan TPP yang non-ASN insya Allah segera proses,” ujar Pujianto dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Namun, alur berbeda harus ditempuh untuk pencairan insentif bagi guru agama berstatus Kemenag yang mendapatkan penugasan mengajar di Sekolah Dasar (SD) milik Pemkab Kukar. Untuk kategori ini, Disdikbud belum dapat menjanjikan kepastian jadwal penyaluran lantaran harus melewati tahap sinkronisasi regulasi terlebih dahulu.
Pujianto menjelaskan, kendala utama terletak pada bagaimana menerjemahkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TPP agar selaras dengan mekanisme penganggaran daerah bagi pegawai instansi vertikal.
Karena menyangkut lintas kewenangan antara Pemkab Kukar dan Kemenag, pemerintah daerah bersikap sangat hati-hati agar kebijakan tersebut memiliki payung hukum yang kuat dan tidak memicu persoalan administrasi di masa mendatang.
Sebagai langkah konkret, Disdikbud Kukar akan menggandeng unsur pengawas internal dan ahli regulasi pemerintah daerah untuk membedah aturan tersebut secara komprehensif sebelum mengambil keputusan final.
“Kita akan diskusi dulu dengan semua pihak terkait, Bagian Hukum, kemudian Inspektorat,” terang Pujianto.
Selain memaparkan duduk perkara tunjangan guru, Pujianto juga turut merespons aspirasi masyarakat mengenai perluasan jangkauan program seragam sekolah gratis Pemkab Kukar.
Saat ini, muncul harapan agar bantuan perlengkapan sekolah tersebut tidak hanya menyasar sekolah umum di bawah dinas, tetapi juga menjangkau peserta didik di madrasah maupun sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag.
Menjawab hal tersebut, Pujianto menerangkan bahwa perluasan penerima manfaat sangat mungkin diupayakan, asalkan tidak menabrak aturan pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu celah regulasi yang berpotensi digunakan untuk mengakomodasi sekolah di bawah Kemenag adalah melalui skema penyaluran dana hibah.
Kendati demikian, ia meluruskan bahwa urusan teknis penyaluran hibah berada di luar kewenangan Disdikbud Kukar, melainkan menjadi ranah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar.
“Kalau memang itu dimungkinkan untuk melakukan hibah nanti kita juga lakukan itu, tetapi kalau hibah bukan di kita, kalau hibah ada di Kesra,” tutup Pujianto. (*adv/die)