Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memfokuskan pengembangan kawasan perikanan pesisir di sembilan titik Kampung Nelayan Merah Putih.
Guna mempercepat penguatan ekosistem ekonomi perairan tersebut, DKP Kukar mengajak keterlibatan aktif perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengambil bagian dalam pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan setempat.
Langkah menggaet dunia usaha ini diambil guna memastikan sembilan titik Kampung Nelayan Merah Putih yang dikembangkan pada tahun ini tidak hanya tersentuh bantuan fisik semata, melainkan juga memperoleh pembinaan berkelanjutan yang komprehensif.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengungkapkan bahwa penetapan sembilan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih menjadi pijakan strategis dalam merealisasikan program prioritas daerah, yakni Program Nelayan Tangguh yang tertuang dalam visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik.
“Alhamdulillah, tahun ini ada sembilan titik yang menjadi bagian dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Kawasan ini disiapkan untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan sekaligus menunjang produktivitas nelayan secara berkelanjutan,” ujar Muslik, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, penataan sembilan titik kawasan tersebut memerlukan dukungan yang terintegrasi.
Selain pemenuhan sarana dan prasarana dasar melaut, keberadaan kawasan perikanan terpadu memerlukan sentuhan edukasi serta manajemen usaha yang matang agar daya saing nelayan lokal meningkat secara nyata.
Di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DKP Kukar menyadari pentingnya membangun sinergi lintas sektor.
Keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kukar, seperti Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan PT Multi Harapan Utama (MHU), dinilai memiliki potensi besar untuk diajak berkolaborasi.
Muslik menjelaskan, intervensi anggaran pemerintah daerah selama ini dialokasikan secara optimal untuk pengadaan bantuan fisik langsung, mulai dari kapal, mesin perahu, hingga alat tangkap.
Namun, untuk alokasi kegiatan pelatihan intensif dan pemeliharaan kapasitas SDM, ruang anggaran daerah terbatas.
“Keterbatasan anggaran membuat ruang untuk menjalankan kegiatan pendampingan secara khusus belum leluasa. Karena itu, kami melihat keterlibatan dunia usaha melalui alokasi CSR sebagai peluang besar untuk mengisi ruang pembinaan yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh anggaran pemerintah,” jelasnya.
Melalui kemitraan ini, dunia usaha diharapkan dapat menyalurkan dana CSR mereka secara tepat sasaran pada sektor-sektor produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan nelayan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Untuk menyelaraskan bantuan fisik dari pemerintah dan intervensi CSR dari pihak swasta, DKP Kukar turut mengerahkan tenaga penyuluh perikanan di lapangan.
Para penyuluh bertugas mendampingi para nelayan di sembilan titik Kampung Nelayan Merah Putih agar bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Pendampingan tersebut mencakup transfer pengetahuan teknis penangkapan, pemeliharaan alat, hingga pengelolaan hasil tangkapan agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi keluarga nelayan.
“Kami berupaya agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada penyerahan fisik saja. Peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan terus diupayakan agar manfaatnya dirasakan jangka panjang oleh para nelayan kita,” pungkas Muslik. (adv/dir*)