Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah tegas dalam menata ulang tata kelola barang milik daerah.
Skema penertiban aset kini diterapkan secara selektif: sebanyak 101 unit sepeda motor dinas berkategori rusak berat resmi diusulkan untuk dilelang, sementara kendaraan yang masih berpotensi fungsional akan diprioritaskan untuk diperbaiki.
Kebijakan ini menjadi bagian dari efisiensi penataan aset yang tidak lagi produktif agar seluruh pengelolaan armada operasional Pemkab Kukar berjalan akuntabel dan sesuai aturan hukum.
Proses pelelangan 101 kendaraan roda dua yang tergolong sebagai rongsokan (scrap) tersebut saat ini tengah ditangani BPKAD Kukar bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Kepala BPKAD Kukar Sukotjo, melalui Kepala Bidang Aset Bagus Eko Sampurno, menegaskan bahwa seluruh unit yang masuk daftar lelang telah melalui tahapan penilaian resmi dengan melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar.
“Mungkin pernah melihat kendaraan di depan Disdukcapil kemarin yang dipindahkan. Kendaraan itu sudah lama berada di sana dan kondisinya memang sudah menjadi rongsokan. Itu masuk dalam penilaian lelang nanti,” ujar Bagus, Selasa (13/10/2026).
Meski tengah masif menertibkan kendaraan mangkrak, BPKAD Kukar menegaskan tidak akan memberlakukan kebijakan secara menyapu bersih.
Kendaraan dinas berusia tua yang masih memungkinkan untuk diperbaiki secara ekonomis akan ditinjau ulang sebelum diputuskan nasibnya.
Pertimbangan tersebut didasarkan pada tiga variabel utama:
Kondisi Fisik Kendaraan: Kelayakan kelistrikan dan mesin utama.
Kebutuhan Operasional OPD: Tingkat urgensi penggunaan lapangan di tiap Organisasi Perangkat Daerah.
Ketersediaan Anggaran: Analisis rasio biaya perbaikan berbanding manfaat penggunaan.
“Kalau memang kendaraan tersebut masih memungkinkan untuk diperbaiki dan dimanfaatkan kembali, tentu akan lebih baik kalau masih bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional pemerintah daerah,” jelas Bagus.
Terkait potensi pendapatan daerah dari lelang 101 motor rongsokan ini, pihak BPKAD belum dapat mematok besaran angka pastinya.
Seluruh dana hasil penjualan nantinya akan disetorkan langsung ke kas negara, di mana nilai akhir sepenuhnya bergantung pada mekanisme penawaran peserta lelang resmi di KPKNL.
Selain penanganan roda dua, penertiban aset juga berlanjut ke armada roda empat (mobil dinas). BPKAD Kukar tengah menjadwalkan penilaian tahap kedua dalam beberapa pekan ke depan.
Proses evaluasi mobil dinas tersebut akan melibatkan konsorsium penilai independen bersama tim dari Kejari dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim demi menjamin transparansi penetapan nilai wajar aset daerah. (adv/dir*)