Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mendukung langkah penanganan sodetan di KM 25 Loa Janan Ulu, namun meminta solusi yang dipilih tidak membuat warga Kukar menanggung dampak luapan air.
Bagi Aulia, persoalan banjir di kawasan perbatasan Samarinda-Kukar tidak bisa diselesaikan dengan sekadar mengalihkan atau mempercepat aliran air dari satu kawasan ke kawasan lainnya.
Setiap perubahan pola aliran harus dihitung hingga dampaknya terhadap permukiman masyarakat.
Hal itu disampaikan Aulia setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun di Kantor Camat Loa Janan Ulu, Sabtu (3/10/2026).
Rapat tersebut mempertemukan Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, Pemprov Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk membahas persoalan banjir sekaligus keberadaan proyek sodetan yang dikerjakan Pemkot Samarinda.
Aulia mengatakan, penanganan banjir harus melihat persoalan secara utuh. Menurutnya, keberadaan sodetan memang menjadi salah satu bagian dari upaya pengendalian banjir, tetapi rekayasa tersebut tidak boleh mengabaikan kondisi kawasan yang berada di sisi lainnya.
Terlebih, Desa Loa Janan Ulu berada di kawasan yang berpotensi menerima limpasan apabila debit air meningkat. Situasi itu bisa semakin rumit ketika terjadi pasang.
Karena itu, Aulia menilai diperlukan pengaturan teknis sebelum sodetan difungsikan secara penuh.
Ia juga mengapresiasi pengalaman Pemkot Samarinda dalam menangani persoalan banjir yang kemudian dibahas bersama dalam koordinasi lintas daerah.
“Memang harus kami akui, Bapak Walikota Samarinda ini sudah punya pengalaman yang cukup panjang dalam penanganan banjir, dalam menangani Samarinda, dan ilmu itu ditularkan ke kita di sini,” puji Aulia.
Menurut Aulia, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu pemerintah daerah.
Pemprov Kaltim dan BWS juga diperlukan untuk memastikan penanganan dari sisi kebijakan maupun teknis dapat berjalan beriringan.
Tim gabungan pun telah dibentuk dengan melibatkan Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda dan BWS. Pemprov Kaltim ditetapkan sebagai leading sector dalam koordinasi penanganannya.
Aulia berharap tim tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera menghasilkan langkah teknis yang bisa diterapkan di lapangan.
“Kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi dipimpin oleh Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar, Pemerintah Kota Samarinda, dan BWS, ini bisa menjalankan fungsi dengan baik sehingga di 2027 ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik,” kata Aulia.
Di tengah pembahasan solusi jangka panjang, Pemkot Samarinda menyiapkan langkah pengendalian sementara. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, pintu air menjadi salah satu instrumen yang akan digunakan untuk mengatur debit dan arah aliran selama sodetan belum dapat difungsikan secara optimal. “Jalan keluarnya yang pertama itu terhadap polemik selama ini solusinya adalah pintu air,” ujar Andi Harun.
Dengan mekanisme tersebut, pekerjaan fisik sodetan tetap dapat dilanjutkan. Namun, keberadaan sodetan belum serta-merta membuat jalur tersebut langsung digunakan untuk mengalirkan air.
Andi menegaskan fungsi sodetan akan menunggu sampai kondisi kawasan dan pekerjaan pendukung dinilai siap. Skema itu menjadi bagian dari upaya mencegah persoalan baru muncul ketika proyek fisik berjalan, sementara sistem pengendalian air di kawasan sekitar belum sepenuhnya siap.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana mengatasi kondisi aliran Sungai Loa Janan Ulu secara permanen.
Pembahasan mengenai langkah jangka menengah dan panjang dijadwalkan berlanjut mulai Senin. Salah satu pekerjaan yang disiapkan adalah normalisasi sungai.
Andi Harun menyebut pekerjaan tersebut tidak sederhana karena berkaitan dengan kondisi fisik sungai sekaligus keberadaan masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak.
“Ini agak sedikit kompleks yang menengah dan panjangnya, kenapa? Ada masalah sosialnya, yakni relokasi atau pergantian,” terangnya.
Pemprov Kaltim disebut telah menyatakan kesiapan mendukung pembiayaan pekerjaan fisik normalisasi. Sementara BWS akan memberikan pendampingan untuk memastikan konsep teknis penanganan sesuai dengan kondisi sungai.
Dengan pola tersebut, pemerintah daerah berharap persoalan banjir tidak lagi ditangani secara parsial. Pengendalian air di wilayah Samarinda harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kawasan Kukar yang berada dalam satu sistem aliran. (adv/dir*)