Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai mewaspadai dampak berantai yang dapat muncul jika pemerintah pusat mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Kebijakan tersebut dinilai tidak berhenti pada perubahan harga energi.
Pemkab Kukar melihat ada sejumlah persoalan lanjutan yang perlu diantisipasi, terutama potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan daya beli masyarakat hingga risiko bertambahnya angka kemiskinan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, keputusan mengenai subsidi energi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, konsekuensi kebijakan tersebut tetap akan dirasakan masyarakat di daerah.
Karena itu, Pemkab Kukar memilih menyiapkan langkah antisipasi agar perubahan kebijakan subsidi tidak berkembang menjadi tekanan baru terhadap perekonomian masyarakat.
“Kalau kita di daerah itu menjaga, masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan. Salah satunya adalah kita berusaha menjaga biar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” kata Aulia, Jumat (2/10/2026).
Menurut Aulia, energi memiliki kaitan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi. Ketika biaya BBM maupun listrik mengalami perubahan, dampaknya dapat merembet ke harga barang dan jasa. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga.
Masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara kemampuan belanja belum tentu ikut meningkat. Karena itu, menjaga stabilitas harga menjadi salah satu perhatian Pemkab Kukar.
Pemerintah daerah tidak ingin perubahan biaya energi kemudian diterjemahkan menjadi kenaikan harga yang terlalu tinggi di tingkat masyarakat. Namun persoalannya, kata Aulia, bukan hanya soal harga.
Pemkab Kukar juga perlu memastikan pendapatan masyarakat tetap terjaga. Sebab, ketika harga kebutuhan naik sementara penghasilan tidak bertambah, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar akan semakin tertekan.
“Dan yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat itu sendiri sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Aulia juga menyoroti konsekuensi lain dari perubahan subsidi, yakni ke mana anggaran yang sebelumnya digunakan untuk subsidi akan dialihkan. Menurut dia, pengurangan subsidi perlu diikuti dengan kebijakan yang jelas mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Pemerintah daerah membutuhkan kepastian bahwa perubahan alokasi tidak semata-mata mengurangi dukungan terhadap masyarakat.
“Artinya kita berharap kalau kebijakan pusat ini kan pasti ada check and balances ya, artinya ketika di sini dikurangi nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” jelasnya.
Bagi Pemkab Kukar, arah pengalihan anggaran tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Jika dialihkan ke sektor produktif, anggaran tersebut berpeluang menjadi stimulus bagi kegiatan ekonomi dan membuka ruang peningkatan pendapatan masyarakat.
Sebaliknya, perubahan subsidi yang tidak diimbangi dengan dukungan pada sektor produktif dapat menambah tekanan terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan biaya hidup.
Aulia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan sektor-sektor yang mampu memberikan dampak ekonomi ketika melakukan perubahan kebijakan subsidi energi. “Kta berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif, sehingga bisa menjadi daya dorong atau daya dukung untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/dir*)