Lingkaranberita.com, Tenggarong– Kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur bakal diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah mengungkapkan, ada 11 proyek pembangunan yang masuk ke dalam sistem MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK.
Sebelas proyek tersebut merupakan kegiatan pembangunan yang menyerap anggaran besar. Pelaksanaan pembangunan ini akan dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun 11 kegiatan yang masuk ke dalam MCP di antaranya pembangunan pasar Tangga Arung dengan nilai Rp 153 miliar, pembangunan RSUD Muara Badak.
Penanganan penahan abrasi Samboja, pengadaan material bedah rumah, pelebaran Jalan Mayjen Sutoyo menuju KH Dewantara Tenggarong.
Pembangunan SPAM Samboja, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan dermaga Samboja, pembangunan Puskesmas Sebulu 3, dan pembuatan waterboom di Pulau Kumala.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah mengatakan, proyek-proyek tersebut harus jadi perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penanggungjawabnya.
“Ada proyek di Kukar yang dimonitoring KPK melalui sistem MCP. Akhir bulan ini akan kami cek progresnya supaya berjalan maksimal,” katanya, Sabtu (18/3/2023).
Selain itu, ada juga 58 Proyek Strategis Daerah. Puluhan proyek tersebut tidak lepas dari pengawasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara.
Edi mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menindaklanjuti pengawasan proyek tersebut dengan melakukan MoU atau perjanjian kerjasama.
“Kerja sama dengan aparatur hukum itu agar jangan ragu menjalankan kegiatan, ini sebagai upaya percepatan pembangunan di Kukar,” sebutnya.
Edi mengakui, meski sudah memasuki akhir triwulan pertama 2023, namun belum ada kegiatan fisik yang berjalan.
Progres lelang proyek pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai angka 25 persen.
Data tersebut dilihat Edi berdasarkan catatan yang berada di sistem Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Kukar.
“Kami targetkan, bulan depan proyek fisik sudah berjalan di Kukar. Karena beberapa OPD masih ada yang proses penyelesaian perencanaannya dulu,” tuturnya.
Edi menilai, sejumlah OPD lambat dalam melakukan lelang, utamanya perangkat daerah dengan pemangku proyek besar.
Di antaranya ada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Namun, Edi memaklumi hal tersebut. Sebab proses perencanaan bersamaan dengan kegiatan fisik pada tahun berjalan. Sehingga masih ada waktu untuk menyelesaikan proses itu.
“Beberapa dinas pengampu kegiatan besar harapannya pada bulab April ini sudah rampung semua. Terutama yang berkaitan dengan pengerjaan administrasi,” kata Edi Damansyah.
“Dibandingkan bulan lalu memang ada peningkatan realisasi dari program kegiatan yang sudah dilelang maupun persiapan pelaksanaan di lapangan,” timpalnya.
Edi ingin seluruh jajarannya bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya pola pikir dan budaya kerja di Kukar masih terbilang rendah.
Kondisi ini juga menjadi persoalan secara nasional. Bila dua hal ini dapat diatasi, ia meyakini birokrasi di Kukar akan berjalan dengan baik.
“Makanya saya sampaikan ini ada kelemahan di birokrasi. Kenapa secara nasional melakukan kebijakan reformasi birokrasi, tidak lain untuk merubah mindset dan budaya kerja. Saya optimis, 2023 akan lebih baik,” tandasnya. (adv/kominfokukar*)