Lingkaranberita.com, BALIKPAPAN – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) menggelar Workshop Administrasi Veteran RI dan Verifikasi Data Veteran Tahun Anggaran 2026 di Hotel Novotel, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Selasa lalu.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi pendataan, serta validitas data Veteran guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan memastikan pemenuhan hak para Veteran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, S.H., M.Si., diwakili Aspers Kasdam VI/Mulawarman Kolonel Inf Arif Hariyanto, S.H., dalam kegiatan tersebut. Workshop dipimpin Kapusvet Bacadnas Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, S.H., M.H., dan diikuti berbagai unsur terkait pembinaan administrasi keveteranan.
Dalam sambutan Pangdam VI/Mulawarman yang dibacakan Aspers Kasdam, disampaikan bahwa workshop tersebut bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyamakan persepsi antarinstansi mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Menurut Pangdam, sinergi yang baik diperlukan untuk mewujudkan pelayanan keveteranan yang tertib, efektif, terintegrasi, dan akuntabel. Komunikasi serta kerja sama antarlembaga di daerah juga perlu terus ditingkatkan agar setiap tahapan pengurusan administrasi berjalan sesuai prosedur dan memberikan kepastian pelayanan kepada para Veteran.
Ia menegaskan, pengelolaan data Veteran harus mengutamakan ketelitian, validitas, dan pertanggungjawaban. Data yang akurat dan terpadu menjadi landasan penting dalam proses pelayanan, termasuk memastikan hak-hak Veteran dapat diproses secara tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala dalam pengajuan status Calon Veteran menjadi Veteran dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi. Dengan demikian, proses administrasi dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat pelayanan kepada pihak yang berhak.
Sementara itu, sambutan Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Letjen TNI Gabriel Lema, S.Sos., yang dibacakan Kapusvet Bacadnas Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin pemenuhan hak Veteran.
Hak tersebut mencakup tanda kehormatan, tunjangan, hingga berbagai aspek kesejahteraan. Negara, menurut sambutan tersebut, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mendukung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagai wadah resmi para pejuang bangsa, termasuk menjaga keberlangsungan organisasi dan pelayanan kepada anggotanya di tengah penataan struktur organisasi.
Penataan organisasi melalui likuidasi Babinminvetcaddam turut menjadi salah satu materi penting dalam workshop. Dalam skema yang disampaikan, fungsi administrasi Veteran dilaksanakan oleh satuan kewilayahan, dengan Spersdam melalui Pabandya Sahlurvetcad di tingkat Kodam dan Pasipers Kodim di tingkat kabupaten/kota.
Perubahan tersebut membutuhkan pemahaman teknis yang memadai dari personel terkait agar pelaksanaan pendataan, verifikasi, dan pengurusan administrasi Calon Veteran tetap berjalan lancar. Karena itu, workshop menjadi sarana untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat kesiapan satuan kewilayahan dalam memberikan pelayanan.
Proses administrasi keveteranan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) di Kodim, Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) di Kodam, hingga Tim Penyaringan Pusat (TPP).
Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan dan verifikasi kelayakan hak Veteran, termasuk Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan, jaminan kesehatan, serta bantuan lainnya. Ketepatan pemeriksaan menjadi faktor penting untuk memastikan hak diberikan kepada penerima yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab dengan narasumber dari sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya PT Taspen (Persero), BPJS, Kesbangpol, dan Dinas Sosial. Sesi tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk memperdalam pemahaman teknis sekaligus membahas persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi keveteranan di daerah.
Kegiatan tatap muka ini turut dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pemerintah Kota Balikpapan, Ketua DPD LVRI Kalimantan Timur, PT Taspen (Persero) Cabang Balikpapan, BPJS Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta sejumlah undangan lainnya.
Melalui workshop ini, diharapkan terwujud kesamaan pemahaman dan koordinasi yang semakin kuat di antara seluruh pihak terkait. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem administrasi keveteranan yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para Veteran.(kdm/din)