Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai bergerak. Lebih dari 100 rumah warga kini sudah masuk tahap renovasi dari total 534 unit yang diusulkan Pemkab Kukar melalui program bantuan pemerintah pusat.
Proses tersebut menjadi bagian dari target penanganan seluruh rumah yang telah diusulkan agar dapat direalisasikan hingga akhir 2026.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar Muhammad Aidil mengatakan, daftar 534 rumah telah disampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI untuk mendapatkan bantuan perbaikan. “Total yang kita usulkan untuk dibedah sebanyak 534 unit rumah,” kata Aidil, Minggu (4/10/2026).
Menurut Aidil, program tersebut menyasar warga yang masih tinggal di hunian dengan kondisi tidak layak, khususnya masyarakat prasejahtera.
Namun, masuk dalam daftar usulan belum otomatis membuat sebuah rumah langsung mendapatkan bantuan. Calon penerima harus melewati proses verifikasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Data calon penerima juga harus berkaitan dengan basis data kemiskinan yang digunakan pemerintah.
Pemkab Kukar dalam skema ini lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Pemerintah daerah mengidentifikasi dan mengusulkan rumah yang membutuhkan penanganan, kemudian proses penetapan penerima dilakukan sesuai mekanisme pemerintah pusat. Aidil menyebut bantuan tidak dikucurkan melalui APBD Kukar untuk kemudian dibagikan kembali kepada penerima.
Setelah nama penerima ditetapkan, dana bantuan justru ditransfer langsung ke rekening pemilik rumah. “Bentuknya, berupa dana ditransfer ke rekening pemilik rumah yang akan dibedah,” jelasnya.
Skema tersebut membuat pelaksanaan renovasi dapat langsung dilakukan oleh penerima sesuai kebutuhan perbaikan rumah yang telah ditetapkan dalam program. Dari 534 unit yang masuk dalam usulan, sebagian sudah memasuki tahap pelaksanaan.
Aidil menyebut realisasi sementara telah mencapai lebih dari 100 rumah. “Yang baru terealisasi 100 lebih rumah, target tahun ini selesai sampai 534 rumah,” ujarnya.
Besaran bantuan yang diterima berada di kisaran Rp20 juta untuk setiap rumah. Dana tersebut ditujukan untuk membantu memperbaiki bagian-bagian rumah yang dinilai perlu ditangani sehingga hunian menjadi lebih aman dan layak ditempati.
Bagi Pemkab Kukar, program tersebut menjadi salah satu cara memperluas penanganan RTLH di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Sebab, khusus program bedah rumah yang diusulkan melalui pemerintah pusat tersebut, tidak tersedia alokasi anggaran dari APBD Kukar 2026. “Untuk dari APBD kabupaten memang tidak ada. Karena kondisi anggaran, kita memanfaatkan program dari pusat,” kata Aidil.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah memilih mengoptimalkan sumber pembiayaan yang tersedia dari pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani. Penanganan RTLH di Kukar tidak sepenuhnya bergantung pada program pemerintah pusat.
Aidil menyebut pemerintah desa juga memiliki kesempatan mengalokasikan anggaran desa untuk membantu memperbaiki rumah warga yang kondisinya tidak layak.
Dengan demikian, terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan untuk menangani kebutuhan hunian masyarakat, baik melalui bantuan pemerintah pusat maupun program yang dibiayai pemerintah desa. “Tapi masih ada program bedah rumah di desa yang ditanggung oleh pemerintah desa,” tutupnya.
Kondisi tersebut membuka peluang agar penanganan RTLH dapat dilakukan dari berbagai sumber anggaran, sehingga rumah warga yang membutuhkan tidak harus menunggu satu program tertentu.
Pemkab Kukar sendiri menargetkan 534 rumah yang telah diusulkan melalui program pusat dapat seluruhnya terealisasi tahun ini.
Jika target tersebut tercapai, ratusan keluarga yang selama ini menempati hunian tidak layak akan mendapatkan kesempatan memiliki rumah dengan kondisi yang lebih baik. (adv/dir*)