Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Langkah tegas dan terukur diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mengamankan hak-hak finansial daerah dari sektor pertambangan.
Dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, pemerintah daerah mematok target ambisius agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menembus angka di atas Rp800 miliar pada tahun 2027 mendatang.
Optimisme tinggi ini didasari oleh gerakan masif pembersihan dan penataan ulang data perpajakan terhadap 215 perusahaan tambang beserta jaringan kontraktor dan subkontraktornya yang bercokol di wilayah Kutai Kartanegara.
Gebrakan tersebut dikomandoi Bupati Aulia saat bertindak sebagai keynote speaker dalam Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan oleh Tim Terpadu Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Timur.
Pertemuan yang melibatkan unsur lintas instansi—mulai dari Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kanwil Bea dan Cukai, Komisi II DPRD Kaltim, hingga Bapenda provinsi dan kabupaten/kota—ini dipusatkan di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Bupati Aulia menyoroti ketimpangan yang selama ini kerap terjadi antara skala masif aktivitas produksi pertambangan dengan kontribusi nyata pajak ke kas daerah.
Sorotan tajam disematkan pada persoalan administrasi kendaraan operasional dan alat berat yang digunakan di lapangan, namun kerap mencatatkan domisili pembayaran pajak di luar wilayah Kukar, seperti Samarinda atau Balikpapan.
Padahal, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta beban kerusakan infrastruktur akibat mobilitas alat berat tersebut sepenuhnya dirasakan di dalam teritorial Kukar.
Oleh karena itu, melalui tim terpadu yang beranggotakan 40 pemeriksa pajak gabungan provinsi dan kabupaten, Pemkab Kukar memperketat audit terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).
Aulia menegaskan, mekanisme pembayaran PBBKB wajib mengikuti lokasi di mana kendaraan tersebut membakar bahan bakarnya untuk beroperasi, bukan sekadar berpatokan pada alamat kantor pusat atau pelat nomor kendaraan.
“Kalau produksinya lebih besar, untuk memproduksi batu bara ini dibutuhkan alat berat dan bahan bakar. Nah, pastinya ketika produksi itu lebih besar maka alat beratnya lebih banyak dan penggunaan bahan bakarnya lebih banyak,” ungkap Aulia di hadapan ratusan perwakilan badan usaha.
“Harapan kita pembayaran PBBKB-nya itu ada di Kukar. Bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada. Karena apa? Karena sekali lagi, kendaraan ini kan menggunakan bahan bakar ketika dia beroperasional, bukan pada saat dia diam,” sambungnya.
Di sisi lain, Ketua Panitia Pelaksana, Lola Sari, memaparkan bahwa pemeriksaan terpadu ini menyasar 215 perusahaan sektor pertambangan secara menyeluruh, mencakup verifikasi objek di lapangan seperti workshop alat berat, stockpile, pit tambang, hingga fasilitas penyimpanan bahan bakar (fuel storage).
Agenda audit lapangan ini dijadwalkan berlangsung maraton hingga 21 November 2026 guna memastikan tidak ada potensi rupiah yang luput dari radar pencatatan.
Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha, Bupati Aulia memberikan garansi penuh bahwa operasi penertiban ini murni bertujuan untuk penegakan regulasi dan rekonsiliasi data, bukan untuk membebani korporasi dengan pungutan liar di luar ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah daerah, kata Aulia, justru membuka ruang dialog seluas-luasnya agar tercipta iklim investasi yang sehat, di mana perusahaan yang patuh akan merasa terlindungi, sementara yang membandel akan berhadapan dengan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Kegiatan ini sangat luar biasa, duduk bersama melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi tentang data implementasi dari proses perpajakan yang selama ini sudah dilakukan oleh pihak perusahaan dengan Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim. Ketika perusahaan tersebut tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, maka sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya akan diberikan,” tegasnya.
Melalui konsolidasi lintas sektor yang dikawal ketat oleh aparat penegak hukum ini, Pemkab Kukar optimistis lembaran baru tata kelola keuangan daerah akan segera terwujud.
Tambahan pundi-pundi pendapatan dari sektor tambang yang dikelola secara transparan diproyeksikan bakal memperkuat fiskal daerah secara signifikan.
Dengan ruang fiskal yang semakin lapang, pemerintah memiliki amunisi yang lebih kuat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, mendongkrak kualitas pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat luas di seluruh penjuru Kutai Kartanegara. (*adv/dir)