Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil peran terdepan dalam upaya mitigasi konflik sosial dan penguatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Kalimantan Timur.
Desa Loa Duri Ilir dan Kelurahan Loa Tebu resmi ditetapkan sebagai wilayah percontohan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM), menjadikan Kukar sebagai salah satu dari hanya tiga kabupaten/kota di Bumi Etam yang menginisiasi gerakan strategis berbasis akar rumput tersebut.
Penunjukan kedua wilayah tersebut mencuat dalam agenda Seminar Penguatan dan Pembinaan Tim Gugus Tugas Kampung Redam yang diprakarsai oleh Kantor Wilayah (Kanwil) HAM Kalimantan Timur di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Senin (16/11/2026).
Forum ini mempertemukan para penggiat HAM dan anggota gugus tugas lapangan guna mematangkan strategi menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Dalam sesi pemaparan materi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, membedah urgensi hadirnya Kampung Redam di Tanah Kutai.
Menurut Taufik, tingginya tingkat heterogenitas masyarakat Kukar—yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan adat istiadat—merupakan kekayaan budaya sekaligus tantangan yang menuntut kewaspadaan dini terhadap potensi gesekan sosial.
Melalui penetapan Desa Loa Duri Ilir dan Kelurahan Loa Tebu sebagai proyek percontohan, pemerintah daerah berupaya membangun benteng pertahanan sosial dari tingkat paling bawah.
Kampung Redam dirancang bukan sekadar sebagai simbol administratif, melainkan ruang hidup yang unggul dalam merawat kerukunan melalui pendekatan dialog, gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
“Perdamaian harus dirawat sebelum konflik meletus. Pencegahan dini, dialog, dan gotong royong diperlukan untuk membangun kedamaian yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Akhmad Taufik Hidayat di hadapan para peserta seminar.
Lebih jauh, Taufik menjelaskan bahwa pembentukan Kampung Redam mengemban misi komprehensif.
Selain mengarusutamakan prinsip-prinsip dasar HAM ke dalam keseharian warga, program ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini untuk meredam potensi sengketa sejak dini dengan mengedepankan kearifan lokal.
Tak hanya aspek sosial, penguatan budaya setempat dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas turut didorong sebagai fondasi kesejahteraan yang menopang perdamaian jangka panjang.
Langkah progresif Pemkab Kukar ini mendapat apresiasi penuh dari Kepala Kanwil HAM Kaltim, Umi Laila.
Saat membuka kegiatan, ia menyoroti bahwa kondisi geografis dan kemajemukan etnis di Indonesia menyimpan potensi kerawanan konflik yang beragam jika tidak dikelola dengan pendekatan yang inklusif dan humanis.
“Saya berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen kita bersama dalam merawat perdamaian dan menjaga kerukunan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” tutur Umi Laila.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Kanwil HAM Kaltim, Anggun Prasetyo Nugroho, menerangkan bahwa pembinaan ini difokuskan untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan kapasitas teknis para personel di lapangan.
Dengan pembekalan yang matang, tim gugus tugas di Desa Loa Duri Ilir dan Kelurahan Loa Tebu diharapkan mampu menjalankan fungsi mediasi dan edukasi secara efektif di tengah warga.
“Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan fungsi tugas tim gugus tugas Kampung Redam, guna terwujudnya perdamaian dan terimplementasinya nilai-nilai hasrat kehidupan bermasyarakat,” pungkas Anggun.
Keberhasilan implementasi Kampung Redam di Loa Duri Ilir dan Loa Tebu nantinya diproyeksikan menjadi cetak biru (blueprint) bagi desa dan kelurahan lainnya di Kutai Kartanegara, sekaligus memperkokoh posisi daerah ini sebagai barometer kerukunan dan toleransi di Kalimantan Timur.(adv/dir)