Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Keberpihakan nyata terhadap kelompok masyarakat rentan kembali dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui megaproyek pendidikan inklusif yang dirancang khusus untuk merangkul anak-anak dari keluarga paling bawah.
Menghadirkan fasilitas Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, pemerintah daerah mematok target sasaran mutlak bagi anak-anak dari kelompok kesejahteraan sosial desil 1 dan desil 2.
Program strategis ini bukan sekadar penyediaan sarana belajar konvensional, melainkan instrumen pemerataan keadilan sosial untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan berkualitas tanpa biaya.
Dengan merangkul peserta didik mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, fasilitas megah ini didedikasikan sepenuhnya agar anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki kesempatan yang setara dalam merajut masa depan.
Kepala Dinas Sosial Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, menegaskan bahwa penentuan target penerima manfaat dilakukan secara selektif dan ketat agar bantuan pendidikan tersebut jatuh tepat ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan.
Kebijakan ini memastikan bahwa program kerakyatan tidak salah sasaran dan murni berpihak pada lapisan masyarakat terbawah.
“Khusus untuk adik-adik yang akan bersekolah di sana, mulai SD sampai SMA, itu desil 1 dan 2,” jelas Rinda, Jumat (13/11/2026).
Rinda menambahkan bahwa jumlah keluarga yang tergolong dalam kategori desil 2 di wilayah Kutai Kartanegara terbilang cukup besar.
Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan daya tampung sekolah agar mampu merangkul lebih banyak anak putus sekolah atau yang berisiko tinggi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Skala pembangunan yang semula direncanakan berkapasitas 1.500 orang kini ditingkatkan secara signifikan menjadi hingga 2.500 siswa, ditopang oleh rancangan bangunan empat lantai di atas lahan seluas kurang lebih tujuh hektare.
“Kapasitasnya bisa sampai 2.500 orang,” ujarnya, menggambarkan besarnya skala intervensi sosial yang disiapkan untuk menampung para pelajar dari berbagai penjuru wilayah.
Dari sisi kesiapan birokrasi dan kewilayahan, Pemkab Kukar telah menuntaskan seluruh tahapan pengadaan lahan serta penyiapan dokumen administratif pendukung di Desa Batu-Batu.
Meski demikian, realisasi fisik gedung bertingkat empat tersebut sepenuhnya ditopang melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bawah kendali Kementerian Sosial.
Skema kolaborasi ini memperlihatkan sinergi yang kokoh antara pemerintah kabupaten dan pusat dalam mewujudkan jaring pengaman sosial berbasis pendidikan.
Komitmen kuat untuk melindungi hak anak-anak kurang mampu ini juga dibarengi dengan evaluasi cermat dari pengalaman sebelumnya.
Dinas Sosial Kukar sempat menghadapi kendala teknis terkait keterbatasan pasokan air bersih pada rencana penempatan 26 anak di Sekolah Rakyat Palaran, Samarinda, saat musim kemarau.
Belajar dari pengalaman tersebut, Pemkab Kukar memastikan seluruh infrastruktur pendukung dasar di Muara Badak dirancang matang agar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 dapat menimba ilmu dengan aman, tenang, dan nyaman tanpa hambatan non-akademis.
Melalui kehadiran Sekolah Rakyat berkapasitas ribuan siswa ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sekadar membangun fasilitas fisik megah di Muara Badak.
Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan sosial, memastikan bahwa anak-anak dari keluarga paling bawah pun memiliki hak yang sama untuk berdiri sejajar dan menggapai cita-cita tertinggi mereka. (adv/dir*)