• SUSUNAN REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL
No Result
View All Result
Lingkaran Berita
No Result
View All Result

Pemkab Kukar Perkuat Sinergi Lintas Sektor Kawal Implementasi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

12/11/2026
in KUKAR
0

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026). (Ist)

525
VIEWS
Share on WhatsappShare on Facebook

Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah proaktif dalam memastikan tata kelola perjalanan ibadah ke Tanah Suci berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kenyamanan jemaah.

Related Posts

Gedung Ekraf Kukar Rampung Dibangun, Wabup Rendi Solihin: Tahun Depan Bisa Digunakan Warga untuk Nikahan

Jamin Kualitas Nutrisi, Dinkes Kukar Racik Menu Khusus Makan Bergizi Gratis Sesuai Usia Balita dan Lansia

Penjelasan Disdikbud Kukar Soal Pencairan TPP Guru Honorer dan Insentif Guru Agama Kemenag

Pesan Tegas Wabup Rendi Solihin untuk Kontingen Kukar di Porprov Kaltim 2026: Tunjukkan Taringmu

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor guna mengawal implementasi regulasi baru di tingkat daerah.

Langkah strategis itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, hadir secara langsung membuka sekaligus memimpin jalannya forum koordinasi penting tersebut.

Dalam arahannya, Sekda H. Sunggono menekankan bahwa dinamika regulasi kepengurusan haji dan umrah menuntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Menurutnya, tata kelola yang baik, koordinasi yang solid, serta profesionalisme pelayanan menjadi kunci utama agar masyarakat dan calon jemaah memperoleh kepastian informasi serta perlindungan hukum yang optimal.

“Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membutuhkan tata kelola yang baik, koordinasi yang kuat, serta pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting agar masyarakat memperoleh kepastian informasi, perlindungan, serta pelayanan yang optimal dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci,” ujar Sunggono di hadapan para peserta sosialisasi.

Ia menilai, pemahaman yang seragam terhadap substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sangat krusial bagi pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun para penyelenggara perjalanan wisata religi.

Dengan adanya regulasi baru ini, arah kebijakan pengelolaan haji nasional diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pelayanan publik secara lebih efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor.

Melalui forum tersebut, Pemkab Kukar berharap terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta seluruh elemen masyarakat.

Sinergi yang terbangun tidak hanya berorientasi pada ketertiban administrasi keberangkatan, tetapi juga bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Selain membedah substansi regulasi undang-undang baru, kegiatan di Pendopo Odah Etam ini juga dirangkai dengan sosialisasi program inovatif bagi aparatur pemerintah, yakni Program ASN Berhaji.

Program tersebut memfasilitasi para pegawai negeri di lingkungan Pemkab Kukar untuk membuka tabungan haji tanpa kewajiban setoran awal, sebagai langkah awal membangun perencanaan keuangan yang matang menuju Tanah Suci.

Di penghujung arahannya, Sekda Sunggono mengingatkan bahwa peningkatan standar pelayanan haji dan umrah harus diiringi dengan penguatan integritas moral aparat.

Ia berpesan agar semangat spiritual dalam mempersiapkan ibadah haji senantiasa tercermin melalui kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehari-hari.

Dengan resmi disosialisasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini, Pemkab Kukar optimistis kualitas ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di daerah akan semakin tertib, aman, serta memberikan kemudahan paripurna bagi seluruh jemaah di masa mendatang. (adv/dir*)

SendShare32
Next Post

Tak Hanya Pesta Budaya, Ini Rahasia Pemkab Kukar Buat Erau Jadi Penggerak Ekonomi hingga Raih Penghargaan Nasional

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular Posts

Terlaris di Balikpapan, Kursus Mengemudi di KAKA Driving Dijamin Pasti Bisa

by admin
09/11/2021
0
5.3k

Maksud Hati Merubah Nasib, Johanis Tinungki Pulang Tinggal Nama

by admin
22/08/2023
0
2.2k

Keluarga Sehat bersama Eco Enzyme

by admin
07/01/2023
0
2.1k

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
Hubungi Kami: admin@lingkaranberita.com

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.

No Result
View All Result
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.