Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Wajah perkotaan Tenggarong bersiap menyambut transformasi besar. Proposal penataan kawasan kumuh dan padat penduduk yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya berbuah manis usai mendapat lampu hijau dan peninjauan langsung dari pemerintah pusat, Jumat (6/11/2026).
Kehadiran Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, ke Kukar menjadi momentum krusial bagi Pemkab Kukar untuk mengeksekusi rencana besar mereka.
Yakni, mengubah kawasan bantaran sungai yang selama ini padat, kurang sehat, dan rawan banjir menjadi permukiman yang modern, aman, serta berkelanjutan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, langkah besar ini digerakkan oleh komitmen kuat pemerintah daerah dalam menaikkan standar kualitas hidup masyarakatnya. Namun, di balik ambisi mempercantik kota dan mengendalikan aliran Sungai Tenggarong, Pemkab Kukar memasang pagar pengaman kebijakan yang ketat: keselamatan sosial dan kepastian hak warga adalah harga mati.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak dirugikan. Hak-hak warga yang memang sah harus diperhatikan, termasuk bagaimana mereka tetap memiliki tempat tinggal yang layak dan dapat mempertahankan mata pencahariannya,” tegas Aulia di hadapan rombongan kementerian.
Belajar dari pengalaman masa lalu di bantaran Sungai Mahakam, Pemkab Kukar tidak ingin proses relokasi justru melahirkan masalah sosial baru.
Karena itu, skema penataan dirancang matang secara bertahap. Sejumlah alternatif kawasan baru pun telah disiapkan sebagai kantong relokasi yang manusiawi, salah satunya berpusat di wilayah Jongkang dan Mangkurawang.
Langkah taktis Pemkab Kukar ini mendapat sambutan hangat dari Kementerian PKP. Fahri Hamzah menyatakan, penataan kawasan Tenggarong sangat sejalan dengan visi besar Presiden lewat gerakan “Indonesia Asri” (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Pemerintah pusat bahkan menyatakan kesiapan penuh untuk mengalirkan dukungan infrastruktur dasar, prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) guna menyokong kawasan baru yang disiapkan daerah.
“Intinya, kita ingin menghilangkan kawasan yang terlalu padat dan tidak sehat, kemudian menata kawasan baru yang lebih baik agar anak-anak dan generasi mendatang dapat tumbuh di lingkungan yang lebih sehat,” ujar Fahri saat meninjau titik rencana relokasi di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu.
Rangkaian peninjauan hari itu—mulai dari titik relokasi Jongkang, penataan jalur hijau di Jalan Kartini, hingga koordinasi lintas kewenangan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS)—menandai babak baru kolaborasi pusat dan daerah.
Dengan perpaduan antara dukungan anggaran pusat dan kehati-hatian Pemkab Kukar dalam merawat hak warganya, Tenggarong diproyeksikan tidak hanya sekadar bebas dari kekumuhan dan ancaman banjir, tetapi juga siap menjelma menjadi pilot project atau kawasan percontohan penataan permukiman terpadu pertama di Kalimantan.(adv/dir)