Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Pembaharuan struktur kepemimpinan resmi bergulir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melantik dan mengambil sumpah janji 35 pejabat—mulai dari tingkatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, hingga Pengawas—sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengakselerasi keterbukaan informasi kepada publik.
Prosesi perombakan susunan pimpinan daerah tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026). Rincian formasi yang mengalami penyegaran meliputi 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), 4 pejabat administrator, serta 28 pejabat pengawas.
Dalam ketetapannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa rotasi jabatan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan upaya sistematis untuk memperluas transparansi dan membenahi saluran komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Bupati Kukar menyoroti hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkab yang saat ini berada di angka 64 persen. Menurutnya, angka tersebut merupakan sinyal penting bagi seluruh elemen dinas untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh.
“Masyarakat perlu memahami apa yang sedang, telah, dan akan kita kerjakan—termasuk ketika Pemkab menghadapi keterbatasan anggaran. Kuncinya ada pada komunikasi publik yang terbuka,” ujar Bupati Aulia di hadapan para pejabat baru.
Guna menjawab tantangan tersebut, Bupati secara khusus menginstruksikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan publikasi kinerja. Seluruh OPD diwajibkan memproduksi minimal dua warta kegiatan per minggu agar keterbukaan informasi publik dapat terwujud secara konsisten.
Tak hanya menuntut transparansi, Bupati Aulia menargetkan seluruh aparatur yang baru dilantik untuk melompati masa adaptasi dan langsung tancap gas menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027.
Ia menekankan bahwa keberhasilan visi daerah bergantung pada kerja kolektif seluruh lini tanpa memandang tingkatan eselon.
“Tidak ada jabatan yang lebih tinggi atau lebih penting; semua memegang peran vital dalam rantai pelayanan publik. Yang dinilai masyarakat adalah bagaimana kita bekerja dan bertanggung jawab di lapangan,” tegasnya mengakhiri arahan. (adv/dir*)