lingkaranberita.com, Tenggarong, 15 Mei 2025 — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya terhadap transformasi digital melalui kehadiran aktif dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur. Rakorda yang digelar di Ballroom Grand Elty Singgasana Tenggarong ini menempatkan agenda “Internet Desa Gratis” sebagai isu utama demi pemerataan konektivitas hingga ke pelosok.
Mewakili Diskominfo PPU, Eko Sumarlianto, Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan (IKPH), turut hadir dan menyampaikan dukungan daerah terhadap percepatan digitalisasi desa. Baginya, Rakorda ini bukan sekadar koordinasi, melainkan langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan informasi dan infrastruktur digital di Kalimantan Timur.
“Ketersediaan internet bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan. Ini fondasi penting untuk literasi digital, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi desa,” tegas Eko.
Akses Digital untuk Semua: Tantangan dan Solusi
Rakorda yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyoroti sejumlah tantangan mendasar seperti blankspot sinyal dan keterbatasan pasokan listrik di desa-desa terpencil. Untuk menjawab tantangan itu, Sri Wahyuni menekankan pentingnya pendekatan teknologi yang adaptif, seperti kombinasi penggunaan fiber optic dan tenaga surya guna menekan biaya dan memperluas jangkauan internet.
“Kita ingin seluruh desa, tanpa terkecuali, memiliki akses digital. Ini soal keadilan informasi,” ujar Sri Wahyuni dalam sambutannya.
PPU Siap Hadirkan Internet untuk Warga Desa
Dalam sesi dialog, Eko Sumarlianto menyampaikan bahwa PPU juga menghadapi kendala serupa, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman yang masih memiliki keterbatasan jaringan. Namun demikian, Diskominfo PPU berkomitmen terus mendorong kolaborasi dan inovasi agar masyarakat desa dapat segera menikmati akses internet yang layak.
“Kami menyambut baik program ‘Internet Desa Gratis’ ini. Ini momentum penting untuk menyinergikan kerja nyata di daerah dengan kebijakan provinsi,” jelasnya.
Tak hanya soal konektivitas, Eko juga mengingatkan bahwa internet harus digunakan untuk hal-hal positif, seperti pembelajaran, kewirausahaan digital, dan peningkatan pelayanan publik desa melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sinergi Multipihak Bangun Kaltim Digital
Rakorda kali ini menjadi ajang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dalam pembangunan sistem komunikasi dan informatika daerah. Hadir pula perwakilan Bappeda Kaltim, DPMD Provinsi, Telkom, Telkomsel, dan PLN Icon Plus—membawa ragam perspektif teknis dan solusi konkret terhadap tantangan di lapangan.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang untuk menyerap masukan dari daerah serta menyempurnakan arah kebijakan transformasi digital Kaltim ke depan.(adv/kominfoppu)