Lingkaranberita.com, Penajam – Keterlambatan realisasi proyek pembangunan infrastruktur kembali menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Bijak Ilhamdani, anggota Komisi I, menyampaikan kekhawatirannya atas mandeknya sejumlah agenda penting, terutama pembebasan lahan untuk jalur penghubung strategis yang dinilai krusial bagi pertumbuhan wilayah.
Dalam diskusi menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024, Bijak menyinggung proyek jalur dua yang melintasi kawasan Pesarut hingga Tugu Kilometer 9. Meski dana telah dialokasikan, berbagai hambatan teknis membuat proyek ini belum juga berjalan.
“Jalur ini bukan hanya infrastruktur fisik, tapi juga akses ekonomi masyarakat. Sayangnya, proses pembebasan lahannya belum tuntas,” ujarnya, Selasa (5/5/2025).
Tim dari DPRD telah turun langsung ke lapangan, memetakan area yang dinilai paling mendesak untuk dibebaskan. Jalur ini dipandang sebagai penghubung vital dari Pantai Nipa-Nipa menuju pusat kota, dan diharapkan bisa mempercepat perputaran ekonomi lokal.
Bijak menyebut proyek ini sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, dan anggarannya diklaim siap direalisasikan. “Pemerintah harus serius. Proyek ini tidak boleh ditunda lagi. Masyarakat menunggu dampak nyatanya,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi tiga pihak — eksekutif, legislatif, dan warga — disebut sebagai kunci percepatan.
DPRD berjanji akan terus mengawal pelaksanaan proyek agar tidak kembali mandek di tengah jalan. Bagi Bijak, pembangunan bukan sekadar janji, tetapi wujud nyata perhatian terhadap kesejahteraan warga Penajam Paser Utara.(adv/DPRD PPU)