Lingkaranberita.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini mengambil pendekatan baru dalam strategi pembangunan daerah dengan memperkuat peran pemerintah tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai pusat inisiatif dan inovasi. Dalam forum koordinasi tahunan yang digelar di Aula Kantor Bupati, Bupati Mudyat Noor menegaskan bahwa transformasi birokrasi tidak akan berhasil jika desa dan kelurahan hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, bukan sebagai penggerak ide dan solusi.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh unsur pimpinan daerah hingga tingkat terbawah, dengan fokus pada bagaimana mengubah pola pikir pemerintahan lokal dari sekadar “melaksanakan” menjadi “menginisiasi” pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
Desentralisasi Gagasan: Pemerintahan Lokal sebagai Pusat Solusi
“Pembangunan tidak bisa lagi berangkat dari satu arah. Kita perlu dengar, serap, dan akomodasi gagasan dari desa. Karena di situlah persoalan nyata terjadi,” ujar Mudyat dalam sambutannya. Ia menyebut desa dan kelurahan bukan sekadar ‘pengguna anggaran’, melainkan ‘penghasil solusi’.
Menurutnya, pemimpin lokal harus berani mengambil posisi sebagai inovator, bukan hanya pelapor. “Kalau hanya menunggu petunjuk, kita akan kalah cepat dari tantangan di lapangan,” tambahnya.
Empat Arah Gerakan Transformasi Pemerintahan Lokal
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan empat inisiatif utama sebagai panduan pembaruan birokrasi dari tingkat desa:
- Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik Lokal
Pengembangan sistem pelayanan berbasis digital di desa dan kelurahan akan menjadi prioritas untuk memangkas birokrasi dan mempermudah akses warga. - Model Kolaboratif dalam Penganggaran dan Program Sosial
Pengelolaan dana desa akan diarahkan pada pendekatan kolaboratif dengan melibatkan komunitas, BPD, dan pelaku usaha lokal agar anggaran digunakan tepat guna dan berdaya guna. - Forum Aspirasi dan Evaluasi Terbuka
Setiap desa diwajibkan membuat forum bulanan terbuka bersama warga sebagai wadah menyampaikan aspirasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa secara langsung. - Kepemimpinan Adaptif di Wilayah Pinggiran
Fokus akan diberikan pada peningkatan kapasitas pemimpin wilayah perbatasan dan terpencil agar memiliki akses dan pengetahuan yang sama dalam menyusun strategi pembangunan lokal.
Transparansi Dana: Bukan Sekadar Laporan, Tapi Tanggung Jawab Moral
Salah satu titik krusial dalam forum ini adalah pengelolaan dana desa yang selama ini masih menjadi sorotan. Bupati menekankan bahwa tanggung jawab moral atas dana publik harus lebih ditanamkan, bukan hanya pada laporan administratif.
“Kita tidak ingin dana habis, tapi masyarakat tetap miskin. Transparansi itu bukan soal takut diperiksa, tapi tentang menjaga kepercayaan rakyat,” ujar Mudyat.
Menuju Kepemimpinan Partisipatif
Bupati menutup forum dengan ajakan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, terbuka, dan reflektif. “Bupati, camat, lurah – semua punya peran yang sama penting. Tapi yang tahu kebutuhan warga secara langsung adalah kalian di bawah. Maka jangan diam. Jadilah pemimpin yang bicara, bertindak, dan bertanggung jawab.”
Dengan arah kebijakan baru ini, Pemerintah Kabupaten PPU berharap terbangun ekosistem pemerintahan lokal yang lebih tangkas, adaptif, dan inklusif, serta mampu mewujudkan pembangunan daerah yang bukan hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga maju dalam cara berpikir dan melayani masyarakat.(adv/kominfoppu)