• SUSUNAN REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL
No Result
View All Result
Lingkaran Berita
No Result
View All Result

Rauf Muin Minta Tekan Pemborosan Anggaran demi Lindungi Program Prioritas Warga

19/03/2025
in DPRD PENAJAM
0

Ketua DPRD PPU, Rauf Muin. (Ist)

535
VIEWS
Share on WhatsappShare on Facebook

Lingkaranberita.com, Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menempuh langkah efisiensi anggaran sebagai upaya menjaga agar program-program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.

Related Posts

Raup Kuatkan Petugas Paskibraka yang Lolos Tingkat PPU dan Kaltim

Pucuk Tertinggi Dandim PPU Berganti, Raup Muin Ajak Sinergi

Perjelas Kartu Penajam Cerdas

Sekolah Swasta Digratiskan, DPRD Minta Data Lebih Dulu Dirapikan

Ketua DPRD PPU, Rauf Muin, menyatakan bahwa efisiensi bukan sekadar pemotongan belanja, melainkan penataan ulang anggaran agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan daerah.

“Efisiensi ini bukan berarti memangkas program, tapi memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif demi kepentingan masyarakat,” kata Rauf usai rapat kerja bersama perangkat daerah, Selasa (19/3/2025).

Salah satu sektor yang menjadi sorotan dalam efisiensi kali ini adalah pengelolaan pasokan gas yang sering menjadi keluhan masyarakat akibat kelangkaan dan harga yang tidak stabil. Menurut Rauf, penyesuaian anggaran diarahkan untuk memperkuat distribusi sektor-sektor vital seperti ini.

“Kami ingin memastikan program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penyediaan gas, tetap menjadi prioritas dan tidak terganggu,” jelasnya.

Rauf menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut dijalankan sesuai dengan pedoman dari pemerintah pusat, dan tidak akan menyimpang dari visi-misi kepala daerah yang telah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah.

“Sinkronisasi dan efisiensi tetap dalam kerangka regulasi nasional, dan dijalankan agar target pembangunan tetap tercapai,” tegasnya.

DPRD PPU berharap kebijakan ini menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus menjamin bahwa pelayanan publik dan program prioritas masyarakat tidak dikorbankan oleh ketidaktepatan pengelolaan anggaran.(adv/DPRD PPU)

SendShare32
Next Post

Zakat sebagai Pilar Keadilan Sosial, Pemkab PPU Dorong Peran Strategis Baznas dalam Pemerataan Bantuan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular Posts

Terlaris di Balikpapan, Kursus Mengemudi di KAKA Driving Dijamin Pasti Bisa

by admin
09/11/2021
0
4.9k

Maksud Hati Merubah Nasib, Johanis Tinungki Pulang Tinggal Nama

by admin
22/08/2023
0
2.2k

Keluarga Sehat bersama Eco Enzyme

by admin
07/01/2023
0
2k

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
Hubungi Kami: admin@lingkaranberita.com

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.

No Result
View All Result
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.