Lingkaranberita.com, Penajam – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyerukan pentingnya pendekatan pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal. Ia menekankan bahwa visi-misi kepala daerah harus diterjemahkan dalam program yang responsif terhadap kondisi unik tiap kecamatan, terutama di tengah perubahan besar akibat kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tidak semua wilayah punya kebutuhan yang sama. Kalau kebijakan disamaratakan, hasilnya tidak akan maksimal,” tegas Raup dalam rapat kerja bersama Bupati dan Wakil Bupati PPU, Rabu (12/3/2025).
Menurutnya, pembangunan harus disesuaikan dengan potensi dan tantangan masing-masing wilayah. Ia mencontohkan, Kecamatan Sepaku kini berada di garis depan pembangunan nasional karena menjadi bagian dari kawasan IKN. Sementara itu, Kecamatan Babulu tetap menjadi tulang punggung sektor pertanian dan perikanan, yang memerlukan dukungan infrastruktur dasar seperti irigasi dan jalan usaha tani.
“Kita tidak bisa memberi menu yang sama untuk kebutuhan yang berbeda. Penajam butuh penguatan pelayanan publik, Babulu butuh dorongan untuk sektor pangan, Waru mungkin soal pendidikan, dan Sepaku jelas butuh antisipasi dampak IKN,” jelasnya.
Pelayanan Dasar dan Pemekaran Jadi Prioritas
Raup juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan dasar, seperti air bersih, pendidikan, dan pertanian. Ia menyebut layanan ini sebagai pilar kesejahteraan yang tidak boleh terabaikan di tengah proyek-proyek besar.
Tak kalah penting, ia mendorong percepatan rencana pemekaran wilayah untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. “Pemekaran bukan soal politik, tapi soal efektivitas pelayanan. Dengan wilayah yang lebih kecil, distribusi program bisa lebih merata,” ujarnya.
Sinkronisasi Penting, Jangan Ulang Kesalahan Masa Lalu
Dalam forum kerja DPRD bersama kepala daerah, Raup juga meminta laporan lengkap atas program-program pemerintahan sebelumnya. Ia menilai, keberlanjutan pembangunan hanya bisa dicapai jika ada evaluasi yang jujur dan sinkronisasi antarkebijakan.
“Jangan sampai program bagus yang sudah berjalan justru dihentikan, hanya karena ganti kepemimpinan. Kita butuh kesinambungan, bukan mulai dari nol,” tegasnya.
DPRD, lanjut Raup, berkomitmen untuk mengawal realisasi program unggulan Bupati-Wakil Bupati periode 2025–2030. Ia menutup dengan menegaskan bahwa kemajuan PPU hanya bisa dicapai jika pembangunan dilakukan dengan cerdas: menyesuaikan visi besar dengan kenyataan lokal.(adv/DPRD PPU)