Lingkaranberita.com, PENAJAM – Gedung DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi saksi pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam Rapat Kerja (Raker) yang membahas program kerja DPRD tahun 2025. Forum strategis yang digelar pada Selasa, 4 Maret 2025, ini dihadiri oleh Bupati Mudyat Noor, Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Ketua DPRD Raup Muin, serta jajaran anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Pemkab PPU dan DPRD untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia menggambarkan hubungan kedua lembaga tersebut ibarat pasangan suami istri yang harus saling melengkapi, dengan menghasilkan kebijakan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kita dihadapkan pada instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran. Oleh karena itu, kita harus cermat dalam mengelola keuangan daerah, memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan memangkas kegiatan yang bersifat seremonial,” ungkap Mudyat Noor.
Beberapa langkah efisiensi yang ditekankan dalam forum ini meliputi pembatasan studi banding, pengendalian belanja daerah, dan pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal. Ia menyampaikan bahwa Raker ini adalah bagian dari upaya bersama untuk mendorong pembangunan PPU menuju kemajuan dan kesejahteraan.
“DPRD PPU siap mendukung program-program pembangunan yang diinisiasi oleh Pemkab, dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran,” tegas Raup Muin.
Selama sesi diskusi, anggota DPRD PPU memberikan berbagai saran, masukan, dan gagasan terkait sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur. Mereka menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Raker ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD PPU tahun 2025. Kedua lembaga sepakat untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam setiap tahapan pembangunan, demi mewujudkan visi PPU yang mandiri, maju, dan berkeadilan.(adv/kominfoppu)