Lingkaranberita.com, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mengibaratkan hubungan antara eksekutif dan legislatif seperti pasangan suami istri, yang saling melengkapi dalam menghasilkan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) penyampaian program kerja DPRD 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten PPU, Kilometer 09 Nipah-nipah, Selasa, 4 Maret 2025.
“Kalau suami istri menghasilkan anak, maka eksekutif dan legislatif menghasilkan rancangan yang kita namakan APBD. APBD ini kita harapkan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat PPU,” ujar Bupati Mudyat Noor, menekankan pentingnya kolaborasi yang harmonis antara kedua lembaga.
Raker tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, beserta anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran lengkap jajaran pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun PPU melalui kerja sama yang solid.
Bupati Mudyat Noor juga menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, sesuai dengan instruksi Presiden. Ia mengajak semua pihak untuk melakukan penghematan, terutama pada kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas.
“Intinya, kita berharap bisa melakukan efisiensi, terutama pada kegiatan seremonial, kajian studi banding, serta membatasi belanja daerah dan perjalanan dinas hingga 50 persen,” jelas Mudyat Noor.
Meski fokus pada efisiensi anggaran, Mudyat Noor tetap optimistis bahwa pembangunan di PPU dapat berjalan cepat. Ia mengharapkan dukungan penuh dari DPRD untuk melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat terlaksana dengan baik, dengan setiap tugas pokok dilaksanakan secara cermat dan saling mengoreksi,” tambahnya.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyambut baik ajakan sinergi tersebut. Ia menegaskan bahwa Raker ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun PPU yang lebih maju dan sejahtera.
“Kami, sebagai lembaga legislatif, dengan fungsi utama legislasi, anggaran, dan pengawasan, siap mendukung pembangunan di PPU dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat,” ujar Raup Muin.
Dalam sesi diskusi, anggota DPRD memberikan berbagai saran dan masukan mengenai sektor-sektor strategis, seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Diskusi konstruktif ini diharapkan dapat menghasilkan APBD yang benar-benar pro-rakyat, sesuai dengan harapan Bupati Mudyat Noor.(adv/kominfoppu)