Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Roda pemerintahan serta fungsi pengawasan di lima desa yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini kembali lengkap.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan lima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antarwaktu (PAW) dalam sebuah prosesi khidmat di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Kelima wakil masyarakat desa yang resmi mengemban amanah baru tersebut meliputi Syaiful Salim sebagai anggota BPD Desa Bangun Rejo dan Tri Widarti untuk BPD Desa Bukit Raya, yang keduanya berada di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang.
Selain itu, dilantik pula Juhairiyah sebagai perwakilan BPD Desa Pela di Kecamatan Kota Bangun, Asis untuk BPD Desa Kota Bangun II di Kecamatan Kota Bangun Darat, serta Rezki Mulagusyati sebagai anggota BPD Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu.
Pengisian kursi keanggotaan melalui mekanisme PAW ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar guna mencegah terjadinya kevakuman kelembagaan di tingkat akar rumput.
Kekosongan posisi sebelumnya terjadi akibat adanya anggota lama yang mengundurkan diri maupun berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya.
Bupati Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa pengangkatan kelima personel baru tersebut telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dengan merujuk pada perolehan suara atau nomor urut berikutnya.
Langkah cepat ini diambil agar pelayanan publik serta dinamika pengambilan keputusan di desa tidak tersendat.
“Pergantian ini merupakan bagian dari amanah regulasi. Ketika ada anggota yang mengundurkan diri atau berhalangan melaksanakan tugas, maka harus digantikan dengan nomor urut selanjutnya. Karena kita ingin proses administrasi pemerintahan di desa tidak terhambat,” ungkap Aulia usai prosesi pelantikan.
Lebih lanjut, Aulia memberikan penekanan khusus mengenai bobot tanggung jawab yang kini berada di pundak para anggota BPD yang baru dilantik.
Menurutnya, eksistensi BPD tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai sekadar wadah penyerap keluhan warga, melainkan memiliki kedudukan vital layaknya lembaga legislatif di daerah.
Ia mengibaratkan fungsi dan marwah BPD di tingkat desa setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di level kabupaten.
Oleh sebab itu, kelima anggota baru ini dituntut memiliki ketajaman analisis serta integritas tinggi dalam menyusun regulasi desa dan mengawal ketat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“BPD ini sama seperti anggota DPRD kalau di kabupaten. Mereka akan mengawal proses APBDes, mengawal peraturan desa, bahkan ikut membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa,” tegasnya.
Dengan komposisi keanggotaan yang sudah kembali utuh di lima desa tersebut, Bupati Kukar menginstruksikan agar Syaiful Salim dan keempat rekannya langsung tancap gas beradaptasi dengan ritme kerja pemerintahan desa masing-masing.
Sinergi yang harmonis antara kepala desa dan BPD dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan setiap rupiah anggaran desa terserap secara transparan dan tepat sasaran.
Tak hanya soal pengawasan internal desa, Aulia juga menitipkan misi besar terkait keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia berharap kehadiran wajah-wajah baru di jajaran BPD mampu menjadi katalisator yang mempercepat realisasi berbagai program unggulan dalam visi Kukar Idaman Terbaik agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok desa.
“Harapan kita, anggota BPD yang baru dilantik ini cepat menyesuaikan diri dengan tugas di lapangan. Program Kukar Idaman Terbaik harus bisa tereksekusi dengan baik sampai tingkat desa. Peran BPD untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik sangatlah besar,” pungkas Aulia. (*adv/dir)