• SUSUNAN REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL
No Result
View All Result
Lingkaran Berita
No Result
View All Result

Penjelasan Disdikbud Kukar Soal Pencairan TPP Guru Honorer dan Insentif Guru Agama Kemenag

15/11/2026
in KUKAR
0

Ilustrasi guru di Kutai Kartanegara tengah melaksanakan ujian kenaikan pangkat.

526
VIEWS
Share on WhatsappShare on Facebook

Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kepastian insentif bagi guru agama di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Related Posts

Gedung Ekraf Kukar Rampung Dibangun, Wabup Rendi Solihin: Tahun Depan Bisa Digunakan Warga untuk Nikahan

Jamin Kualitas Nutrisi, Dinkes Kukar Racik Menu Khusus Makan Bergizi Gratis Sesuai Usia Balita dan Lansia

Pesan Tegas Wabup Rendi Solihin untuk Kontingen Kukar di Porprov Kaltim 2026: Tunjukkan Taringmu

Proyeksikan 10 Desa, Pemkab Kukar Mulai Bahas Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kecamatan Muara Kaman

Penjelasan ini disampaikan menyusul tingginya perhatian para tenaga pendidik terhadap realisasi tunjangan kesejahteraan mereka menjelang akhir tahun.

Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, memaparkan bahwa terdapat dua perlakuan administratif yang berbeda untuk kedua kategori pendidik tersebut.

Bagi para guru honorer non-ASN yang bernaung langsung di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, pihak dinas memastikan proses administrasi pencairannya berjalan lancar dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Komitmen percepatan pencairan ini ditegaskan Pujianto sebagai wujud nyata perhatian Pemkab Kukar dalam menjaga motivasi dan meningkatkan taraf kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa di daerah.

“Yang jelas kalau untuk pencairan TPP yang non-ASN insya Allah segera proses,” ujar Pujianto dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Namun, alur berbeda harus ditempuh untuk pencairan insentif bagi guru agama berstatus Kemenag yang mendapatkan penugasan mengajar di Sekolah Dasar (SD) milik Pemkab Kukar. Untuk kategori ini, Disdikbud belum dapat menjanjikan kepastian jadwal penyaluran lantaran harus melewati tahap sinkronisasi regulasi terlebih dahulu.

Pujianto menjelaskan, kendala utama terletak pada bagaimana menerjemahkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TPP agar selaras dengan mekanisme penganggaran daerah bagi pegawai instansi vertikal.

Karena menyangkut lintas kewenangan antara Pemkab Kukar dan Kemenag, pemerintah daerah bersikap sangat hati-hati agar kebijakan tersebut memiliki payung hukum yang kuat dan tidak memicu persoalan administrasi di masa mendatang.

Sebagai langkah konkret, Disdikbud Kukar akan menggandeng unsur pengawas internal dan ahli regulasi pemerintah daerah untuk membedah aturan tersebut secara komprehensif sebelum mengambil keputusan final.

“Kita akan diskusi dulu dengan semua pihak terkait, Bagian Hukum, kemudian Inspektorat,” terang Pujianto.

Selain memaparkan duduk perkara tunjangan guru, Pujianto juga turut merespons aspirasi masyarakat mengenai perluasan jangkauan program seragam sekolah gratis Pemkab Kukar.

Saat ini, muncul harapan agar bantuan perlengkapan sekolah tersebut tidak hanya menyasar sekolah umum di bawah dinas, tetapi juga menjangkau peserta didik di madrasah maupun sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag.

Menjawab hal tersebut, Pujianto menerangkan bahwa perluasan penerima manfaat sangat mungkin diupayakan, asalkan tidak menabrak aturan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu celah regulasi yang berpotensi digunakan untuk mengakomodasi sekolah di bawah Kemenag adalah melalui skema penyaluran dana hibah.

Kendati demikian, ia meluruskan bahwa urusan teknis penyaluran hibah berada di luar kewenangan Disdikbud Kukar, melainkan menjadi ranah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar.

“Kalau memang itu dimungkinkan untuk melakukan hibah nanti kita juga lakukan itu, tetapi kalau hibah bukan di kita, kalau hibah ada di Kesra,” tutup Pujianto. (*adv/die)

SendShare32
Next Post

Jamin Kualitas Nutrisi, Dinkes Kukar Racik Menu Khusus Makan Bergizi Gratis Sesuai Usia Balita dan Lansia

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular Posts

Terlaris di Balikpapan, Kursus Mengemudi di KAKA Driving Dijamin Pasti Bisa

by admin
09/11/2021
0
5.3k

Maksud Hati Merubah Nasib, Johanis Tinungki Pulang Tinggal Nama

by admin
22/08/2023
0
2.2k

Keluarga Sehat bersama Eco Enzyme

by admin
07/01/2023
0
2.1k

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
Hubungi Kami: admin@lingkaranberita.com

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.

No Result
View All Result
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.