• SUSUNAN REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL
No Result
View All Result
Lingkaran Berita
No Result
View All Result

Proyeksikan 10 Desa, Pemkab Kukar Mulai Bahas Lokasi Ibu Kota Pemekaran Kecamatan Muara Kaman

14/11/2026
in KUKAR
0

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto.

525
VIEWS
Share on WhatsappShare on Facebook

Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan cetak biru pemekaran Kecamatan Muara Kaman dengan memproyeksikan sedikitnya 10 desa yang akan bergabung dalam wilayah administrasi baru tersebut.

Related Posts

Gedung Ekraf Kukar Rampung Dibangun, Wabup Rendi Solihin: Tahun Depan Bisa Digunakan Warga untuk Nikahan

Jamin Kualitas Nutrisi, Dinkes Kukar Racik Menu Khusus Makan Bergizi Gratis Sesuai Usia Balita dan Lansia

Penjelasan Disdikbud Kukar Soal Pencairan TPP Guru Honorer dan Insentif Guru Agama Kemenag

Pesan Tegas Wabup Rendi Solihin untuk Kontingen Kukar di Porprov Kaltim 2026: Tunjukkan Taringmu

Seiring dengan pemetaan cakupan wilayah ini, pemerintah daerah kini memfokuskan pembahasan pada penentuan titik lokasi paling strategis untuk dijadikan ibu kota kecamatan baru guna memastikan efektivitas pelayanan publik.

Langkah perencanaan spasial ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, pada Sabtu (14/11/2026).

Ia menekankan bahwa penetapan pusat pemerintahan menjadi instrumen krusial yang akan menentukan sejauh mana kehadiran pemekaran wilayah mampu memangkas hambatan geografis bagi warga di kawasan pedalaman.

Dalam rancangan penataan wilayah yang sedang digodok oleh tim pemerintah daerah, persebaran ke-10 desa yang diproyeksikan masuk ke dalam kecamatan baru menjadi variabel utama dalam menentukan lokasi ibu kota.

Pemkab Kukar tidak ingin pusat pemerintahan baru nantinya justru menyulitkan mobilitas masyarakat akibat jarak tempuh yang terlalu jauh atau akses transportasi yang terbatas.

Arianto menjelaskan, titik lokasi ibu kota kecamatan harus berada di posisi tengah atau simpul yang paling mudah dijangkau dari seluruh penjuru desa. Dengan demikian, ketika masyarakat membutuhkan pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan dasar lainnya, prosesnya dapat berlangsung cepat dan efisien.

“Prinsipnya, lokasi ibu kota kecamatan sebaiknya mudah diakses oleh seluruh desa di wilayah tersebut,” tegas Arianto menggarisbawahi standar kelayakan pusat pemerintahan baru tersebut.

Di tengah keseriusan merancang peta cakupan 10 desa dan menentukan letak ibu kota kecamatan, Pemkab Kukar juga bergerak simultan membereskan persoalan administratif yang selama ini mengganjal rencana pemekaran Muara Kaman. DPMD Kukar mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kecamatan Sedulang yang terbit pada tahun 1999 silam.

Arianto memaparkan bahwa Perda era awal otonomi daerah tersebut lahir bersamaan dengan regulasi pembentukan Kabupaten Kutai Timur. Seiring berjalannya waktu, perubahan tapal batas wilayah membuat sekitar dua desa yang dulunya direncanakan masuk Kecamatan Sedulang kini telah berpindah secara sah ke wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur.

Perubahan batas daerah itu membuat jumlah desa yang tersisa tidak lagi memenuhi syarat minimal pembentukan kecamatan sesuai draf lama, sehingga Perda Tahun 1999 tersebut menjadi usang dan tidak bisa diterapkan.

“Perda tersebut tidak bisa diterapkan atau digunakan karena sebagian desanya sekarang masuk wilayah Kutai Timur. Akibatnya, jumlah desa yang tersisa tidak mencukupi untuk membentuk sebuah kecamatan,” jelasnya.

Agar proses penataan wilayah tidak menemui jalan buntu di kemudian hari, pencabutan Perda Kecamatan Sedulang diposisikan sebagai langkah pembuka jalan sebelum rencana pemekaran Kecamatan Muara Kaman dieksekusi lebih jauh.

“Karena itu, dalam pembahasan mengenai wacana pemekaran Kecamatan Muara Kaman, kami mengusulkan agar Perda tentang Kecamatan Sedulang dicabut terlebih dahulu. Setelah Perda tersebut dicabut, kami akan mengupayakan agar pemekaran Kecamatan Muara Kaman bisa segera dilaksanakan,” pungkas Arianto.

Dengan menyelaraskan pencabutan regulasi lawas, pemetaan 10 desa cakupan, serta penetapan lokasi ibu kota yang strategis, Pemkab Kukar optimistis pemekaran Kecamatan Muara Kaman akan segera terwujud dan menjadi motor penggerak pemerataan pembangunan di wilayah setempat. (*adv/dir)

SendShare32
Next Post

Pesan Tegas Wabup Rendi Solihin untuk Kontingen Kukar di Porprov Kaltim 2026: Tunjukkan Taringmu

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Popular Posts

Terlaris di Balikpapan, Kursus Mengemudi di KAKA Driving Dijamin Pasti Bisa

by admin
09/11/2021
0
5.3k

Maksud Hati Merubah Nasib, Johanis Tinungki Pulang Tinggal Nama

by admin
22/08/2023
0
2.2k

Keluarga Sehat bersama Eco Enzyme

by admin
07/01/2023
0
2.1k

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
Hubungi Kami: admin@lingkaranberita.com

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.

No Result
View All Result
  • HOME
    • IBU KOTA NEGARA
    • AUTOMATIVE
    • FOOD & TRAVEL
    • EDUCATION
    • EKONOMI
    • HEALTH
    • LIFE STYLE
    • KRIMINAL
    • OPINI & CERPEN
    • SPORT
    • ENTERTAINMENT
  • BORNEO UPDATE
    • KALTIM
      • SAMARINDA
      • BALIKPAPAN
      • PENAJAM
      • SANGATTA
      • BONTANG
      • PASER
  • VIRAL NEWS
  • NASIONAL

© 2021 Lingkaran Berita -Media Informasi Terkini.