Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Bentang wilayah yang begitu luas dengan persebaran permukiman yang saling berjauhan menjadi tantangan nyata bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menghadirkan layanan medis yang merata.
Menjawab hambatan geografis tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar merancang strategi lintas jalur guna menambal kekurangan tenaga kesehatan (nakes) hingga dokter spesialis, mulai dari kawasan perkotaan sampai ke desa-desa paling terpencil.
Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi terpaku pada satu pintu rekrutmen seperti pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) semata.
Mengingat kebutuhan lapangan di setiap fasilitas layanan kesehatan sangat dinamis dan mendesak, Dinkes memaksimalkan seluruh instrumen pembiayaan maupun penugasan yang tersedia.
“Pemenuhan tenaga kesehatan ini terus kita upayakan melalui berbagai sumber. Jadi, tidak hanya mengandalkan satu skema,” ujar Ismi menguraikan langkah taktis instansinya, Jumat (13/11/2026).
Untuk menembus batas geografis hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah, Dinkes Kukar menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.
Sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) ini difokuskan pada pembiayaan penempatan tenaga perawat dan bidan secara langsung di desa-desa.
Dalam praktiknya, pemerintah daerah memanfaatkan skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) serta dukungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai motor penggerak anggaran.
Melalui pola ini, setiap desa dapat menyesuaikan kebutuhan personel medisnya secara lebih fleksibel.
Kehadiran bidan dan perawat yang menetap di desa diharapkan mampu memangkas jarak akses kesehatan.
Warga pelosok tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kecamatan atau ibu kota kabupaten hanya untuk mendapatkan pemeriksaan medis dasar.
“Untuk tenaga perawat dan bidan di desa, kita juga berkolaborasi dengan DPMD. Jadi, ada dukungan pembiayaan untuk membantu penempatan tenaga kesehatan di desa-desa,” terang Ismi.
Selain memperkuat garda terdepan di level desa, Dinkes Kukar juga membidik pemenuhan tenaga medis dengan kompetensi khusus, terutama dokter spesialis.
Keberadaan dokter ahli sangat krusial untuk menopang fasilitas kesehatan rujukan agar masyarakat bisa memperoleh penanganan lanjutan yang komprehensif di daerah sendiri.
Sadar bahwa pemenuhan dokter spesialis memerlukan dukungan anggaran dan regulasi yang besar, Pemkab Kukar aktif menjalin koordinasi vertikal dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga Kementerian Kesehatan di tingkat pusat.
Salah satu jalur yang terus dijajaki adalah program penugasan khusus dari pemerintah pusat.
Menurut Ismi, keterlibatan berbagai tingkatan pemerintahan menjadi kunci agar beban pemenuhan tenaga medis tidak sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten semata.
Meskipun sejumlah fasilitas kesehatan di Kukar saat ini sudah memiliki dokter umum, penguatan formasi tenaga medis pendamping dan spesialis tetap menjadi prioritas utama agar standar pelayanan publik berjalan optimal.
Dengan menggabungkan skema ASN, BLUD, BKKD, hingga penugasan khusus pusat, Dinkes Kukar optimistis kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah kota dan pedalaman dapat terus ditekan secara bertahap.
“Kita terus menggerakkan semua sumber daya dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi maupun perangkat daerah terkait, agar kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kukar bisa terpenuhi,” pungkas Ismi. (adv/dir*)