Lingkaranberita.com, TENGGARONG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa dorongan agar perangkat desa mengenyam pendidikan hingga jenjang sarjana bukanlah formalitas mengejar selembar ijazah semata.
Kebijakan ini dirancang sebagai langkah substantif untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik, pengusaan administrasi, serta efektivitas pengelolaan pemerintahan di tingkat desa.
Melalui penataan kualifikasi akademik tersebut, DPMD Kukar berkomitmen mentransformasi tata kelola desa agar semakin profesional.
Kompetensi aparatur di tingkat tapak dipandang sebagai kunci utama dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa tantangan pengelolaan desa saat ini semakin kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tidak lagi boleh dipandang sebelah mata atau hanya dikhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
“Program peningkatan kompetensi tidak hanya terbatas bagi ASN. Kepala desa dan perangkat desa juga akan didorong agar memiliki kompetensi yang memadai sebagai pelayan masyarakat,” ujar Arianto, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, pembekalan ilmu di perguruan tinggi diharapkan mampu mengasah kemampuan analitis perangkat desa dalam memetakan potensi wilayah, merancang regulasi desa, hingga mengelola anggaran secara transparan.
Ilmu akademis yang didapat bakal diselaraskan langsung dengan tugas harian mereka sebagai pelayan warga.
Guna memfasilitasi kebutuhan tersebut, DPMD Kukar tengah merancang skema pendidikan yang fleksibel.
Langkah strategis yang kini ditempuh adalah menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi lokal, salah satunya Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta).
Kemitraan ini diproyeksikan untuk membuka kelas khusus bagi aparatur desa. Keberadaan kampus di dalam daerah menjadi pertimbangan utama agar proses perkuliahan tidak mengganggu pelayanan harian di kantor desa serta efisien dari segi jarak tempuh.
“Ya, materi dan skema pembelajarannya nanti akan disesuaikan dengan profesi mereka sebagai pelayan masyarakat. Kami ingin memastikan materi di bangku kuliah benar-benar aplikatif dan mendukung tugas-tugas pemerintahan desa,” tegasnya.
Berdasarkan pendataan DPMD Kukar, terdapat sekitar 1.600 perangkat dan kepala desa yang belum bergelar sarjana.
Jumlah yang cukup besar ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menyusun skema teknis, mulai dari mekanisme penerimaan, persyaratan akademik, hingga model perkuliahan yang tepat.
Meski masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan teknis bersama pihak kampus, DPMD Kukar optimistis program ini akan menjadi titik balik perbaikan kualitas tata kelola desa di seluruh wilayah Kukar.
“Harapan kami, perangkat desa yang belum sarjana bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga menjadi sarjana. Kehadiran aparatur desa yang berpendidikan tinggi akan berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan publik yang dirasakan oleh warga,” pungkas Arianto. (adv/dir*)