Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan penjelasan resmi mengenai nasib serta kepastian pelaksanaan program alokasi Rp100 miliar per kawasan perdesaan yang hingga kini belum dapat direalisasikan.
Program strategis yang menjadi bagian dari dedikasi agenda Kukar Idaman Terbaik tersebut harus mengalami penyesuaian jadwal pelaksanaan lantaran terbentur keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa wacana besar yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi pembangunan antarpemerintahan desa berbasis potensi wilayah ini secara teknis masih berada pada fase perencanaan dan pematangan konsep.
“Program Rp100 miliar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Program ini ditujukan untuk memberikan ruang kepada pemerintahan desa dalam memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis potensi desa,” ujar Arianto pada Kamis (5/11/2026).
Sebagai langkah awal eksekusi konsep, pemerintah daerah sejauh ini telah memetakan serta membentuk enam kawasan perdesaan.
Pendekatan per kawasan ini sengaja dipilih agar pembangunan tidak lagi berjalan secara parsial atau berfokus pada satu desa saja, melainkan mampu mengintegrasikan potensi beberapa desa demi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Kendati demikian, besarnya alokasi dana yang dibutuhkan menjadi tantangan utama. Dengan terbentuknya enam kawasan, total kebutuhan anggaran yang harus dipersiapkan Pemkab Kukar berpotensi menembus angka Rp600 miliar.
Nominal tersebut murni gambaran kalkulasi kebutuhan ideal program dan belum dialokasikan secara riil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Guna menyiasati keterbatasan fiskal daerah tanpa menghentikan proses perancangan, DPMD Kukar mengambil langkah inventarisasi program. Pihaknya kini mulai memetakan berbagai paket kegiatan yang selama ini telah dijalankan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di enam kawasan tersebut.
Melalui skema sinkronisasi data ini, penyusunan kebutuhan anggaran Rp100 miliar per kawasan tidak dihitung sepenuhnya dari titik nol. Berbagai kegiatan OPD yang sudah dan sedang berjalan di lapangan nantinya akan diserap serta diakumulasikan sebagai bagian dari komponen alokasi anggaran kawasan.
“Rencananya, kita akan menyusun konsep dengan melihat kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh beberapa OPD di kawasan tersebut. Kegiatan-kegiatan itu nantinya akan menjadi bagian dari alokasi anggaran Rp100 miliar tersebut,” jelanya.
Arianto menegaskan bahwa kehati-hatian dalam menentukan tahapan execution menjadi sangat krusial agar keberlanjutan pembiayaan sektor pembangunan vital lainnya di Kutai Kartanegara tidak terganggu.
Pelaksanaan program secara penuh dipastikan sangat bergantung pada dinamika penyusunan serta kecukupan APBD dalam satu hingga dua tahun mendatang.
“Mudah-mudahan, ketika APBD kita sudah memadai, program ini bisa direalisasikan dan semoga dalam satu hingga dua tahun ke depan program ini bisa dilaksanakan karena anggaran Rp100 miliar per kawasan memang cukup besar,” pungkas Arianto. (adv/dir*)