Lingkaranberita.com, TENGGARONG – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara merealisasikan penyaluran bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi puluhan ribu pekerja rentan yang terdaftar dalam kelompok ekonomi desil 1 hingga desil 4.
Langkah percepatan jaring pengaman sosial ini dieksekusi berdasarkan integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan sistem validasi pemadanan data penerima manfaat di daerah.
Upaya penjaminan ini merupakan bagian dari alokasi anggaran Rp10 miliar dalam program Etam Sejahtera yang menginduk pada agenda dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Intervensi APBD ini difokuskan untuk membebaskan biaya iuran jaminan sosial bagi warga berpenghasilan rendah, pekerja tidak tetap, serta mereka yang memiliki tingkat pendapatan di bawah standar Upah Minimum Kabupaten maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten.
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, memaparkan bahwa pembayaran klaim iuran bagi puluhan ribu pekerja tersebut telah tuntas dilaksanakan untuk periode dua triwulan atau enam bulan pertama pada tahun anggaran berjalan.
“Ini sudah berjalan, sudah ada pembayaran untuk enam bulan ini,” kata Dendy saat memberikan keterangan pada Kamis (5/11/2026).
Meskipun plafon total sasaran dipatok sebanyak 48.000 pekerja rentan sepanjang 2026, realisasi angka peserta yang ditanggung tiap tahapnya bersifat fleksibel. Penyesuaian tersebut sangat bergantung pada hasil pemadanan data berlapis guna menghindari tumpang tindih maupun ketidaktepatan sasaran.
Pada penyaluran triwulan pertama, tercatat sebanyak 31.000 pekerja berhasil lolos verifikasi dan dibayarkan iurannya. Sementara untuk alokasi triwulan kedua, jumlah penerima manfaat yang tervalidasi menyasar sekitar 21.000 pekerja rentan.
Mekanisme verifikasi diawali dari penarikan data mentah tingkat provinsi, yang subsequently dipadankan secara ketat bersama Dinas Sosial Kukar. Output data hasil pemadanan inilah yang dijadikan acuan legal bagi Distransnaker dalam mencairkan kewajiban iuran jaminan ketenagakerjaan ke pihak BPJS.
“Dari data provinsi kita padankan di Dinas Sosial, kemudian dari Dinas Sosial nanti keluar data pemadanannya. Itulah yang menjadi dasar kita untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan,” jelas Dendy.
Selain membeberkan capaian penyaluran, Dendy memberi penjelasan terkait transisi kelembagaan program perlindungan sosial ini. Tahun 2026 menjadi masa transisi terakhir bagi Distransnaker Kukar sebagai pihak pengelola teknis anggaran.
Berpatokan pada penyesuaian nomenklatur tata kelola keuangan daerah sesuai Permendagri Nomor 90, pelaksanaan program beserta plafon anggaran sebesar Rp10 miliar untuk tahun 2027 mendatang secara resmi dipindahkan ke ranah kelola Dinas Sosial Kukar.
“Jadi ini tahun terakhir Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan jaminan bagi tenaga kerja rentan. Tahun depan ada di Dinas Sosial dan anggarannya pun sudah berpindah Rp10 miliar ke Dinas Sosial tahun depan,” tandas Dendy. (adv/dir*)