lingkaranberita.com, SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali duduk bersama mematangkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026. Rapat yang berlangsung pada Rabu (3/9/2025) di Gedung DPRD Kaltim ini menjadi momentum penting dalam memastikan arah kebijakan fiskal daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan, seluruh perangkat daerah harus berkomitmen menjaga kesinambungan antara KUA-PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Konsistensi dokumen perencanaan adalah kunci. Program yang dirancang harus berkeadilan, terukur, dan menyentuh kepentingan publik. Jangan sampai perencanaan di atas kertas tidak sejalan dengan pelaksanaan di lapangan,” tegas Hasan, yang akrab disapa Hasan SAM.
Anggota Banggar Agusriansyah Ridwan turut mengingatkan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, dan “Money Follow Program” dalam penyusunan APBD 2026. Ia menegaskan, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan value for money dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Struktur APBD harus mengalir dari RPJMD hingga ke realisasi anggaran di lapangan. Ketika dokumen perencanaan tidak sinkron, di situlah potensi masalah muncul,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memaparkan proyeksi APBD Kaltim 2026 yang mencapai Rp 21,37 triliun, dengan pendapatan daerah Rp 20,45 triliun serta tambahan SILPA sebesar Rp 900 miliar. Belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 21,35 triliun.
Menurutnya, belanja operasional masih mendominasi dengan nilai Rp 10,99 triliun, termasuk belanja pegawai Rp 4,13 triliun dan belanja barang dan jasa Rp 6,40 triliun. Selain itu, belanja wajib akan diarahkan pada sektor pendidikan (Rp 3,49 triliun), infrastruktur pelayanan publik (Rp 5,12 triliun), serta pelatihan ASN dan pengawasan program.
“Tema pembangunan Kaltim 2026 diselaraskan dengan prioritas nasional: peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, dan konektivitas infrastruktur,” terang Sri Wahyuni.
Ia juga menjelaskan, dari 10 sasaran pembangunan, pemerintah menyiapkan alokasi sebesar Rp 6,85 triliun untuk program prioritas, termasuk dua program unggulan yakni Gratispol dan Jospol.
Program Gratispol akan menelan anggaran Rp 2,67 triliun, mencakup pendidikan gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, internet gratis di desa, seragam sekolah gratis, serta program umroh bagi petugas rumah ibadah.
Sedangkan Jospol berfokus pada penguatan pembangunan daerah melalui hilirisasi pertanian, insentif bagi guru dan penjaga rumah ibadah, pemberdayaan UMKM, pariwisata desa, dan peningkatan infrastruktur pendidikan serta transportasi, dengan total dana Rp 2,04 triliun.
Menutup paparannya, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga menampung 266 usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang mayoritas berasal dari sektor pendidikan, kelautan, dan pertanian. Dari 1.632 usulan bantuan keuangan kabupaten/kota, sebanyak 345 usulan telah disetujui untuk tahun anggaran 2026.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar kembali untuk rakyat Kaltim,” pungkasnya.
Rapat Banggar dan TAPD tersebut menjadi tonggak penting bagi penyusunan APBD Kaltim 2026 yang kredibel, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (adv)