Lingkaranberita.com, Penajam— Transformasi digital dalam pendataan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menghadapi tantangan struktural dan budaya. Proses migrasi data kesejahteraan sosial ke sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKSN) yang diharapkan rampung dalam sebulan, justru terhambat oleh minimnya infrastruktur teknologi dan kesadaran masyarakat terhadap urgensi pendataan.
Kepala Dinas Sosial PPU, Saidin, menyebut bahwa keberhasilan program ini bukan hanya bergantung pada teknis input data, tetapi juga pada pemahaman kolektif tentang pentingnya akurasi informasi dalam menentukan penerima bantuan negara.
“Kami mengalami banyak kendala, mulai dari sinyal internet yang tidak stabil, keterbatasan tenaga verifikator, hingga kurangnya pemahaman warga tentang tujuan dari pemutakhiran ini,” ungkapnya, Senin (5/5/2025).
Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi di sektor kesejahteraan belum cukup ditopang oleh kesiapan sosial dan infrastruktur. Di beberapa desa, proses verifikasi harus dilakukan manual karena sistem daring belum optimal. Tantangan ini turut memunculkan potensi eksklusi sosial akibat data yang tidak terbarui tepat waktu.
Meskipun begitu, Saidin tetap optimis. Ia mengatakan koordinasi lintas pihak—dari camat hingga pendamping sosial—terus diperkuat. Diharapkan, dalam dua pekan ke depan, proses ini bisa dirampungkan tanpa mengorbankan akurasi data.
“Digitalisasi bukan semata soal teknologi, tapi soal keadilan distribusi bantuan. Jika kita ingin sistem yang adil, maka kita harus mulai dari data yang benar,” tegasnya.
DTKSN sendiri merupakan tulang punggung bagi sejumlah program bantuan seperti PKH, BPNT, hingga BLT. Maka, keberhasilannya bukan hanya soal administrasi, tapi juga tentang kepercayaan publik terhadap sistem distribusi kesejahteraan yang inklusif dan transparan.(adv/kominfoppu)